Implementasi kebijakan tentang pelaksanaan penggunaan dana pemberdayaan ekonomi masyarakat (Studi di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Kupang dan di Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sikumana Kota Kupang)
| Main Authors: | Rihi, David Wilfrid, Prof.Dr .Agus Suryono, MS., Dr.Rer.Pol.Romy Hermawan, S.Sos,MAP. |
|---|---|
| Format: | Thesis NonPeerReviewed Book |
| Bahasa: | eng |
| Terbitan: |
, 2018
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://repository.ub.ac.id/id/eprint/193539/1/David%20wilfrid%20rihi.pdf http://repository.ub.ac.id/id/eprint/193539/ |
Daftar Isi:
- Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dibahas pada bab sebelumnya mengenai Implementasi Kebijakan Tentang Pelaksanaan Penggunaan Dana Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Studi di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Kupang dan di Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sikumana Kota Kupang) belumlah dapat dikatakan berhasil karena tidak mencapai hasil yang maksimal sesuai dengan standar dan sasaran kebijakan yang telah ditetapkan. Kinerja kebijakan pada dasarnya merupakan penilaian atas ketercapaian standar dan sasaran kebijakan dan betatapun hebatnya suatu rencana kebijakan bila tidak diimplementasikan dengan baik maka akan menjadi sia-sia, sayangnya implementasi kebijakan tentang pelaksanaan penggunaan dana pemberdayaan ekonomi masyarakat ini sering dijadikan alasan untuk melayani kepentingan politis orang-orang/pejabat pemerintahan tertentu. Berdasarkan hal tersebut maka kesimpulan yang dapat ditarik dalam dalam tulisan ini adalah: 1. Implementasi kebijakan tentang pelaksanaan penggunaan dana pemberdayaan ekonomi masyarakat di Badan Perencanaan Daerah Kota Kupang dan di Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sikumana Kota Kupang dianalisis menggunakan model implementasi kebijakan dari Van Meter dan Van Horn (1975:463) atau yang disebut juga dengan model pendekatan the policy implementation procces ditemukan bahwa standar dan sasaran kebijakan belum mampu menguatkan dan mengembangkan seluruh kegiatan usaha ekonomi produktif masyarakat, untuk sumber daya, pemanfaatan dana ini cenderung belum sesuai dengan tujuan dari kebijakan hambatan lainnya adalah komunikasi antar organisasi terdapat ketidakjujuran karena kebijakan yang dikomunikasikan tidak tepat, akurat, dan konsisten, pada faktor karakteristik agen pelaksana belum kompeten di level mikro, untuk faktor kondisi sosial, ekonomi dan politik terdapat dukungan ekonomi dalam organisasi pelaksana, terdapat dukungan dari elit-elit