Implementasi Kebijakan Transportasi Publik (Studi Pada Pelaksanaan Pengujian Rancang Bangun Bus di Dinas Perhubungan Kabupaten Malang)
| Main Authors: | Wijayanto, Fajar, Dr. Suryadi,, M.S, Dr. Mohammad Nuh,, S.IP, M.Si |
|---|---|
| Format: | Thesis NonPeerReviewed Book |
| Bahasa: | eng |
| Terbitan: |
, 2018
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://repository.ub.ac.id/id/eprint/193478/1/FAJAR%20WIJAYANTO.pdf http://repository.ub.ac.id/id/eprint/193478/ |
Daftar Isi:
- Latar belakang dilakukannya penelitian ini adalah terjadinya efek negatif transportasi publik seperti kecelakaan lalu lintas, polusi udara, dan kemacetan jalan raya. Hal ini kemudian membuat pemerintah berupaya untuk menetapkan ketentuan dan peraturan berlalulintas dengan tujuan untuk memastikan keamanan dan kenyamanan berkendaraan, perlindungan terhadap konsumen dan pelestarian fungsi lingkungan hidup. Salah satu kebijakan pemerintah adalah UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dimana salah satu isinya adalah adanya kebijakan pengujian rancang bangun terhadap setiap unit bus yang dibuat oleh Perusahaan Karoseri (Body Builder). Tesis yang berjudul Implementasi Kebijakan Transportasi Publik (Studi Pada Pelaksanaan Pengujian Rancang Bangun Bus di Dinas Perhubungan Kabupaten Malang) memiliki rumusan masalah sebagai berikut : Bagaimanakah Implementasi Kebijakan Transportasi Publik pada Pengujian Rancang Bangun Bus di Dinas Perhubungan Kabupaten Malang? Bagaimana Hasil Implementasi Kebijakan Transportasi Publik pada Pengujian Rancang Bangun Bus di Dinas Perhubungan Kabupaten Malang? Metode yang digunakan adalah dengan model proses implementasi kebijakan Eward III (1980) dan model interakatif Miles, Huberman dan Saldana (2014) digunakan untuk menganalisa data. Sedangkan teknik pengumpulan data didapatkan dari hasil wawancara dengan informan, studi dokumen, dan observasi. Dari penelitian ini didapatkan hasil bahwa implementasi kebijakan pengujian rancang bangun bus di Dinas Perhubungan Kabupaten Malang belum berjalan efektif. Hal tersebut disebabkan belum adanya komunikasi eksternal, kurangnya dukungan sumber daya manusia dan sarana prasarana, serta belum adanya standard operating procedures (SOP) internal sebagai pedoman pelaksanaan pengujian rancang bangun bus.