Evaluasi Perda Kabupaten Kediri No.2 Tahun 2015 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Studi Pada Bpbd Kabupaten Kediri)
| Main Authors: | Fitrianto, Mochamad Rizki, Dr. Mardiyono.,, M.PA,, Dr. Irwan Noor,, MA |
|---|---|
| Format: | Thesis NonPeerReviewed Book |
| Bahasa: | eng |
| Terbitan: |
, 2019
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://repository.ub.ac.id/id/eprint/193406/1/%28MOCHAMAD%20RIZKI%20FITRIANTO%29%20TESIS.pdf http://repository.ub.ac.id/id/eprint/193406/ |
Daftar Isi:
- Kabupaten Kediri merupakan salah satu wilayah di Jawa Timur dengan berbagai potensi bencana alam kecuali tsunami. Beberapa potensi bencana alam yang ada di Kabupaten Kediri adalah letusan gunung berapi,banjir,longsor,puting beliung, gempa. Berdasarkan IRB yang dikeluarkan BNPB pada tahun 2013, Kabupaten Kediri merupakan salah satu dari kabupaten/kota di Jawa Timur yang memiliki indeks kebencanaan tinggi. Tahun 2014, terdapat 10.740 rumah dan 108 fasilitas umum yang rusak karena erupsi Gunung Kelud. Jumlah penduduk yang terpapar bencana erupsi Gunung Kelud paling banyak terjadi di Kawasan Rawan Bencana (KRB) I atau radius 10 km dari gunungapi yaitu sejumlah 1.299.452 jiwa. 1 Tahun kemudian disahkan Kebijakan tentang penanggulangan bencana alam di Kabupaten Kediri telah diatur dalam Perda No 2 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Kebijakan tersebut telah berjalan selama hampir 5 tahun, oleh karena itu melihat berbagai potensi bencana yang dimiliki oleh Kabupaten Kediri, peneliti ingin meneliti tentang sejauh mana kebijakan tersebut telah dilaksanakan dan mengamati tentang kesiapan dalam menghadapi berbagai potensi ancaman bencana di masa mendatang. Peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Situs penelitian yang digunakan adalah yaitu pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kediri. Hasil temuan di lapangan menunjukkan bahwa dalam melaksanakan kebijakan penanggulangan bencana yanga ada saat ini ada beberapa item dalam kebijakan yang belum tercapai dengan optimal. Hal tersebut didasarkan pada temuan bahwa belum selesainya rencana kontijensi bencana alam letusan gunung kelud, peta rawan bencana yang belum terdistribusi kepada masyarakat secara luas, serta beberapa SOP pendukung lainya yang belum ada atau diatur secara eksplisit sesuai karakter wilayah dan sesuai dengan UU yang ada.Beberapa faktor yang menjadi penghambat terkait dengan pelaksanaan kebijakan penanggulangan bencana di Kabupaten Kediri, diantaranya adalah keterbatasan personil dalam hal ini kaitanya dengan kuantitas SDM, Selain itu luas wilayah dan kurangnya kesadaran masyarakat juga menjadi pengahmbat dari sisi eksternal.