Implementasi Kebijakan Penanggulangan Konflik(Studi Pada Implementasi Peraturan Daerah No 2 Tahun 2013 Tentang Penanggulangan Bencana Di Kabupaten Poso Provinsi Sulawesi Tengah)
| Main Authors: | Kalembiro, Risaldy, - |
|---|---|
| Format: | Thesis NonPeerReviewed Book |
| Bahasa: | eng |
| Terbitan: |
, 2018
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://repository.ub.ac.id/id/eprint/193232/1/Risaldy%20Kalembiro.pdf http://repository.ub.ac.id/id/eprint/193232/ |
Daftar Isi:
- Pelaksanaan Kebijakan yang ada di setiap Daerah tidak terlepas dari Kepala Daerahnya sendiri, untuk mengatasi berbagai persoalan di Daerah, sejak bergulirnya otonomi daerah sekaligus berlakunya Undang-Undang No 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, maka kewenangan terkait penanggulangan konflik tidak hanya pada Pemerintah Pusat saja, namun juga menjadi wewenang Pemerintah Daerah yang mempunyai hak prerogatif untuk mengambil langkah atau keputusan. Sehingga Pemerintah Daerah juga memiliki tanggung jawab lebih dalam meningkatkan akses agar menangani konflik di masyarakat.