The Implementation Of Waste Management Policy In Parepare City
| Main Author: | Lukman A, - |
|---|---|
| Format: | Thesis NonPeerReviewed Book |
| Bahasa: | eng |
| Terbitan: |
, 2017
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://repository.ub.ac.id/id/eprint/193017/1/LUKMAN%20A.pdf http://repository.ub.ac.id/id/eprint/193017/ |
Daftar Isi:
- Sampah padat merupakan masalah yang kompleks di seluruh dunia, terutama di daerah perkotaan. Berbagai terobosan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia, di baik tingkat pusat maupun daerah dalam penanganan masalah sampah telah dilakukan keluar. Penerapan kebijakan pengelolaan sampah merupakan upaya untuk mengatasi masalah terkait masih mempengaruhi Indonesia. Meskipun demikian, upaya menarik dari pemerintah di beberapa wilayah di dunia, khususnya di Indonesia, implementasi kebijakan pengelolaan sampah tidak semuanya berhasil optimal. Kota Parepare merupakan wilayah perkotaan Indonesia yang memiliki kepadatan penduduk di atas rata-rata nasional. Setelah berhasil dianugerahi Adipura Penghargaan 11 kali sejak 2005, implementasi sampah Kota Parepare kebijakan pengelolaan kota dianggap menarik untuk ditelaah sebagai referensi daerah lain. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kota Parepare sedang dilaksanakan. Pelajaran ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif yang didasarkan pada Teori Edward III ketika meninjau implementasi kebijakan berdasarkan 4 faktor penting, yaitu; komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Hasil studi terbatas menunjukkan bahwa dari keempat faktor tersebut, indikator komunikasi dan sumber daya telah terbukti efektif. Ketika indikator disposisi, struktur birokrasi, dan dukungan publik belum telah benar-benar efektif. Kondisi ini kemudian disebabkan oleh perilaku negatif para pelaksana kebijakan dan juga belum adanya SOP dalam pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah. Selain itu, rendahnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah sangat menghambat keberhasilan implementasi kebijakan dan ditambah dengan tidak efektifnya sanksi hukum bagi pelanggar kebijakan menyebabkan hasil yang kurang optimal dalam mendorong menuju lingkungan yang bersih dan lebih baik