Implementasi Kebijakan Retribusi Parkir Berdasarkan Peraturan Kota Nomor 10 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum (Studi pada Dinas Perhubungan Kota Batu)

Main Authors: Pratama, Iriansyah Marthin, Prof. Dr. Sjamsiar Sjamsuddin, -
Format: Thesis NonPeerReviewed Book
Bahasa: eng
Terbitan: , 2020
Subjects:
Online Access: http://repository.ub.ac.id/id/eprint/192554/1/0520030114-%20Iriansyah%20Marthin%20Pratama.pdf
http://repository.ub.ac.id/id/eprint/192554/
Daftar Isi:
  • Sejak diterapkannya konsep otonomi daerah, pemerintah daerah semakin memperoleh peluang untuk mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan kemampuan daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah dituntut untuk memliki kemampuan dalam mengelola seluruh potensi daerah agar mereka mampu menjalankan roda pemerintahannya sesuai dengan pelaksanaan otonomi daerah. Salah satu kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah sekarang ini adalah kewenangan untuk mengelola potensi daerah dalam rangka menggali pendapatan asli daerah (PAD). Mengingat retribusi parkir merupakan salah satu sumber pendapatan yang dikelola secara optimal dapat menunjang Pendapatan Asli Daerah dari hal tersebut melatarbelakangi Pemerintah Kota Batu menetapkan kebijakan tentang Penyelenggaraan perparkiran berupa Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pelayanan Retribusi Parkir Tepi Jalan. Dengan harapan pelayanan parker di Kota Batu lebih optimal dalam menunjang PAD serta terciptanya keamanan dan kelancaran lalu lintas.