Pengembangan Kapasitas dan Kompetensi Aparatur Sipil Negara (Studi pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Malang)
| Main Authors: | Harini, Dwiyana, Prof. Dr. Sumartono, MS, I Gede Eko Putra Sri Sentanu, Ph.D |
|---|---|
| Format: | Thesis NonPeerReviewed Book |
| Bahasa: | eng |
| Terbitan: |
, 2020
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://repository.ub.ac.id/id/eprint/192423/1/0520030072-%20Dwiyana%20Harini.pdf http://repository.ub.ac.id/id/eprint/192423/ |
Daftar Isi:
- Pengembangan kapasitas dan kompetensi aparatur sipil negara harus terus dilakukan agar pegawai mampu menjalankan tugasnya secara professional sesuai dengan tuntutan jabatannya. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Malang sebagai organisasi perangkat daerah memiliki tugas dan wewenang dalam mengelola serta menangani masalah kepegawaian di Kota Malang. Oleh karena itu, untuk dapat mengelola kepegawaian seluruh organisasi perangkat daerah di Kota Malang dengan baik, pemerintah daerah dalam kaitannya BKPSDM Kota Malang harus dapat mengembangkan kapasitas dan kompetensi internal pegawai agar tugas dan fungsi organisasi dapat berjalan secara optimal. Tujuan dari penelitian ini adalah 1) Untuk mendeskripsikan dan menganalisis pelaksanaan pengembangan kapasitas dan kompetensi aparatur sipil negara yang dilakukan di BKPSDM Kota Malang, 2) Untuk mendeskripsikan dan menganalisis apa saja faktor pendukung dan penghambat pada pelaksanaan pengembangan kapasitas dan kompetensi aparatur sipil negara di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Malang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisa data menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldana (2014) yang terdiri dari pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dan verifikasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengembangan kapasitas dan kompetensi pemerintah daerah dalam kaitannya BKPSDM Kota Malang telah dilakukan sesuai dengan arahan peraturan perudang-undangan serta program yang khusus ditujukan untuk internal pegawai seperti rekrutmen, pelatihan, gaji/tunjangan, dan kondisi kerja. Namun dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa faktor penghambat yaitu masih terdapat beberapa pegawai yang kurang disiplin, kondisi gedung atau bangunan yang kurang representatif, serta anggaran program pengembangan kapasitas dan kompetensi yang masih terbatas.