Implementasi Kebijakan Pengarusutamaan Gender oleh Pemerintah Kota Batu
| Main Authors: | Barorroh, Dwi Tazqiatul, Dr. Lely Indah Mindarti, M.Si |
|---|---|
| Format: | Thesis NonPeerReviewed Book |
| Bahasa: | eng |
| Terbitan: |
, 2020
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://repository.ub.ac.id/id/eprint/192421/1/0520030071-%20Dwi%20Tazqiatul%20Barroroh.pdf http://repository.ub.ac.id/id/eprint/192421/ |
Daftar Isi:
- Pengarusutamaan Gender diadopsi sebagai strategi utama dalam mempromosikan kesetaraan gender pada konferensi wanita keempat di beijing yang diselenggarakan oleh pbb pada tahun 1995. Indonesia mulai menerapkan Pengarusutamaan Gender dalam perencanaan pembangunan nasional dan daerah dimulai pada disahkannya Instruksi Presiden no. 8 tahun 2000 dan pada tingkat daerah Kota Batu mulai dilaksanakan setelah disahkannya perda no. 2 tahun 2016. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan fokus penelitian pada pelaksanaan kebijakan Pengarusutamaan Gender oleh pemerintah Kota Batu khususnya oleh DP3AP2KB dan BAPPELITBANGDA sebagai koordinator pelaksana kebijakan di lingkup pemerintah Kota Batu. Teknik penelitian menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana dan sejauh mana proses pelaksanaan kebijakan Pengarusutamaan Gender oleh pemerintah Kota Batu baik dari segi pemerintahan dan sosial. Berdasarkan penelitian ini, dapat diketahui bahwa pemerintah Kota Batu telah melaksanakan kebijakan Pengarusutamaan Gender dengan efektif meskipun dibutuhkan beberapa perbaikan. Analisa efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kebijakan PUG berdasarkan teori model implementasi kebijakan edwards III, yang menganalisa struktur birokrasi, komunikasi, sumberdaya, serta disposisi dalam pelaksanaan kebijakan. Struktur birokrasi pada pelaksanaan PUG dikoordinasi oleh DP3AP2KB dan BAPPELITBANGDA dan sosialisasi baik di lingkup pemerintahan dan masyarakat dilakukan sebagai proses komunikasi, beberapa program berbasis kesetaraan gender juga telah dilakukan oleh pemerintah Kota Batu