Kinerja Pegawai dalam Meningkatkan Pelayanan Administrasi Kependudukan (Studi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang)
| Main Authors: | Setiyohari, Dhianne, Dr. Endah Setyowati, S.Sos.,M.S, Erlita Cahyasari, S.AP.,M.AP. |
|---|---|
| Format: | Thesis NonPeerReviewed Book |
| Bahasa: | eng |
| Terbitan: |
, 2020
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://repository.ub.ac.id/id/eprint/192373/1/0520030064-%20Dhianne%20Setiyohari.pdf http://repository.ub.ac.id/id/eprint/192373/ |
Daftar Isi:
- Kinerja pegawai merupakan upaya pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan pemberian pelayanan. Kinerja pegawai sangat penting sebab dengan adanya kinerja pegawai dapat mengetahui seberapa jauh kemampuan pegawai yang diajukan untuk memberikan pelayanan yang berkualitas. Maka dari itu, kinerja pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang juga sangat perlu ditingkatkan agar dalam proses kegiatan pelayanan administrasi kependudukan berjalan secara maksimal. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif dan dan diperoleh dari data primer dan data sekunder. Lokas penilitan di Kota Malang dengan situs Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Teknik pengumpulan data ini diperoleh melalui observasi, wawancara dan dokumentasi di lapangan. Sedangkan analisa data yang digunakan adalah analisis data model interaktif Miles, Huberman dan Saldana dan kebasahan data menggunakan triangulasi sumber.. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dengan adanya indikator yang menilai tingkat kinerja yakni Kualitas kerja pegawai , Kuantitas kinerja pegawai, Komitmen kerja pegawai, Kinerja berorientasi pelayanan, Integritas pegawai, Kerjasama pegawai, Disiplin pegawai dapat mengetahui pegawai Dispendukcapil dinilai masi belum maksimal dalam beriorientasi pelayanan sehingga tidak dapat mencapai target yang ditentukan. Di samping itu juga kurangnya motivasi dan inisiatif pegawai yang dapat mempengaruhi komitmen masing-masing individu pegawai, , tidak profesional dalam hal sikap dan perilaku pegawai kepada masyarakat, selain itu juga kurangnya kerjasama dengan pihak eksternal tertutama dengan Kecamatan dan Kelurahan dalam hal administrasi kependudukan.