Efektivitas Fungsi Pengawasan Pejabat Pembuat Akta Tanah Dan Pemerintah Daerah Dalam Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (Studi Kasus Pada Kabupaten Karawang)
| Main Author: | Setiawan, Yophi |
|---|---|
| Format: | Thesis NonPeerReviewed Book |
| Bahasa: | eng |
| Terbitan: |
, 2018
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://repository.ub.ac.id/id/eprint/190893/1/Yophi%20Setiawan.pdf http://repository.ub.ac.id/id/eprint/190893/ |
Daftar Isi:
- BPHTB adalah pajak yang diberlakukan atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan. Pemungutan BPHTB menerapkan self assessment system yang meletakkan kepercayaan kepada wajib pajak atau kuasanya untuk melaporkan BPHTB yang terutang kepada Pemerintah Daerah. Penerapan sistem tersebut menimbulkan permasalahan terjadinya pemalsuan bukti pembayaran BPHTB dan uang BPHTB yang tidak disetorkan ke kas daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan fungsi pengawasan PPAT dan Pemerintah Daerah dalam pemungutan BPHTB. Metode penelitian menggunakan penelitian yuridis empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis dengan mendasarkan pada data primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan fungsi pengawasan PPAT dan Pemerintah Daerah dalam pemungutan BPHTB dinilai kurang efektif. Kurang efektifnya fungsi pengawasan tersebut disebabkan faktor nonhukum yaitu tidak tersedianya teknologi informasi berupa aplikasi e-BPHTB secara online dan terintegrasi antara Badan Pendapatan Daerah, PPAT dan Kantor Pertanahan sehingga tidak dapat mendeteksi terjadinya pemalsuan bukti pembayaran BPHTB. Faktor nonhukum lainnya adalah kurangnya tenaga pemeriksa pajak baik secara kuantitas maupun kualitas, serta belum dimanfaatkannya laporan bulanan PPAT sebagai bahan pemeriksaan BPHTB.