Kinerja Dan Kebijakan Institusi Lokal Serta Partisipasi Masyarakat Terhadap Pertumbuhan Permukiman Kumuh Perkotaan
| Main Author: | Supardi, Sudarman |
|---|---|
| Format: | Thesis NonPeerReviewed Book |
| Bahasa: | eng |
| Terbitan: |
, 2019
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://repository.ub.ac.id/id/eprint/190442/1/SUDARMAN%20SUPARDI.pdf http://repository.ub.ac.id/id/eprint/190442/ |
Daftar Isi:
- Permukiman kumuh berawal pada pesatnya pertumbuhan penduduk di perkotaan, baik penduduk asli maupun penduduk pendatang. Daya tarik pekotaan menjadi sangat tinggi sebagai pusat berbagai aktivitas masyarakat menyebabkan tingginya arus urban dan migrasi ke kota-kota besar. Kota Makassar beberapa tahun terakhir mengalami pertumbuhan penduduk pendatang sebesar kurang lebih 80.000jiwa setiap tahunnya dan bersifat menetap. Pertumbuhan permukiman kumuh semestinya tidak terjadi ketika Kinerja dan Kebijakan Institusi lokal mampu menerapkan peraturan pemerintah No 26 Tahun 2007. tentang wewenang pada perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang kota, serta belum sepenuhnya mendapat dukungan sebagai bentuk partisipasi masyarakat khususnya di wilayah penelitian Kota Makassar. Rumusan masalah bagaimana kinerja, kebijakan, partisipasi masyarakat dan penyebab kumuh terhadap pertumbuhan pemukiman kumuh perkotaan. Tujuan yang ingin dicapai untuk menganalisis kinerja, kebijakan, partisipasi masyarakat dan penyebab kumuh terhadap pertumbuhan pemukiman kumuh perkotaan. Jenis penelitian analisis deskriptif kualitatif melibatkan sejumlah sampel dari populasi penduduk Kota Makassar. Hasil pembahasan yang diperoleh bahwa keempat variabel non teknis memiliki nilai kontribusi koefisien jalur yang signifikan dalam arti bahwa korelasi keempat variabel menunjukkan bahwa disamping berkorelasi kuat dengan angka kecocockan model sebesar 88,2%, sebagai kesimpulan (1) Kinerja berpengaruh signifikan terhadap partisipasi masyarakat (2) Kebijakan berpengaruh signifikan terhadap partisipasi masyarakat, (3) Kinerja tidak bepengaruh signifikan terhadap pertumbuhan permukiman kumuh dan (4) Kebijakan tidak berpengaruh signifikan pada pertumbuhan permukiman kumuh perkotaan