Kualitas Pelayanan Publik Bidang Kesehatan Dalam Prespektif Good Governance (Studi tentang Pelayanan Pasien BPJS di Bagian Instalasi Rawat Jalan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soetomo Surabaya)
| Main Author: | Umiyati, Sri |
|---|---|
| Format: | Thesis NonPeerReviewed Book |
| Bahasa: | eng |
| Terbitan: |
, 2019
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://repository.ub.ac.id/id/eprint/190316/1/SRI%20UMIYATI.pdf http://repository.ub.ac.id/id/eprint/190316/ |
Daftar Isi:
- Banyaknya keluhan pasien peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan hingga memasuki tahun ke lima dan berlakunya aturan baru tentang rujukan berjenjang berdampak pada persyaratan yang membingungkan, prosedur masih berbelit serta kepastian waktu tunggu konsultasi kesehatan belum sesuai Standart Pelayanan Minimal dan masih ada tambahan biaya obat yang tidak di caver Badan Penyelenggara Jaminan Sosial kesehatan menjadi beban pasien, biaya Ina-CBGs yang masih rendah berdampak pada mutu layanan. Keadaan tersebut menjadi salah satu faktor yang turut menyebabkan banyaknya pasien Badan Penyelenggara Jaminan Sosial kesehatan di instalasi rawat jalan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soetomo Surabaya banyak yang mengadu ke Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Wacth Jatim yang menjadi advokasi dari layanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Pelayanan publik pada program Jaminan Kesehatan Nasional – Badan Penyelenggara Jaminan Sosial kesehatan selama ini, masih dipandang sebagai sesuatu yang rutin, dimana pihak rumah sakit belum bisa melayani dengan optimal. Sementara,pasien yang belum terlayani dengan sepenuh hati, belum dilakukan langkah-langkah proaktif secara komprehensif. Melalui pendekatan good governance, permasalahan layanan pasien Badan Penyelenggara Jaminan Sosial kesehatan dipandang dari perspektif yang lebih luas, yakni bagaimana membangun kualitas pelayanan publik yang efektif dan efisien, penegakan hukum, transparansi responsif, akuntabilitas, partisipasi, konsensus, keadilan, serta visioner. Atas dasar tersebut di atas, penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis : (1) Kualitas pelayanan publik bidang kesehatan dalam perspektif good governance pada pasien peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan di Instalasi Rawat Jalan RSUD Dr.Soetomo Surabaya. (2). Faktor – faktor pendukung dan penghambat pelayanan publik bidang kesehatan dalam prespektif good governance pada pasien peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan di Instalasi Rawat Jalan RSUD Dr. Soetomo Surabaya, (3).Model pelayanan publik bidang kesehatan di Instalasi Rawat Jalan RSUD Dr. Soetomo Surabaya. Penelitian ini berjenis deskriptif dengan pendekatan kualitatif, Penelitian ini berlokasi di lingkungan Pemerintahan Provinsi Jawa Timur dengan situs utama pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr. Soetomo Surabaya tepatnya di Instalasi Rawat Jalan (IRJ). Data primer bersumber dari para informan kunci dan sejumlah informan pendukung, sedangkan data sekunder berupa dokumen atau kebijakan/peraturan yang diperoleh dari instansi pemerintah (Kementrian Kesehatan, Dinas kesehatan dan x lembaga terkait (BPJS ) baik peraturan pemerintah ,peraturan daerah, peraturan gubernur, keputusan gubernur, maupun berbagai kebijakan Direktur RSUD Dr. Soetomo , penarikan kesimpulan didasarkan pada data di analisis dengan teknik analisis data model interaktif yang digagas oleh Miles Huberman , dan Saldana(2014) Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : Pertama, kualitas pelayanan publik bidang kesehatan dalam perspektif good governance pelayanan pasien BPJS kesehatan di IRJ RSUD Dr. Soetomo Surabaya ditelaah dari sembilan prinsip good governance (GG), masih berada dalam kategori “Rendah”, dan rumah sakit sudah berupaya menjalankan prinsip GG meskipun belum maksimal. Hal tersebut terlihat dari belum terlaksananya aspek partisipasi masyarakat pengguna, dimana pelayanan yang terpenting adalah aspirasi masyarakat dari harapannya, lemahnya perlindungan hukum pada pasien peserta BPJS Kesehatan yang dilaksanakan di IRJ RSUD Dr. Soetomo Surabaya dari aspek regulasi sudah terlindungi hak-haknya baik sebagai pasien rumah sakit maupun sebagai peserta BPJS Kesehatan. Namun dalam penerapannya masih terdapat kekurangan yang menimbulkan ketidakpuasaan pasien terhadap pelayanan di rumah sakit, seperti kurangnya informasi yang diberikan oleh pihak rumah sakit kepada peserta BPJS Kesehatan; belum transparansi , lambatnya responsivitas, belum adanya konsensus dengan masyarakat pengguna dan pihak-pihak lain yang berkepentingan, kurang kuatnya keberpihakan kepada masyarakat peserta BPJS kesehatan baik PBI maupun Non PBI, belum maksimal tercapainya efektivitas dan efisiensi, akuntabilitas publik telah dilaksanakan secara baik dan implementasi visi strategi masih belum konsisten. Kedua, faktor pendukung dalam pelayanan pasien BPJS kesehatan di IRJ RSUD Dr. Soetomo Surabaya adalah sarana dan prasarana serta komitmen kebijakan. Sementara faktor penghambatnya adalah SDM, lemahnya kualitas Sumber Daya Manusia ,terutama orang staf pelayanan yang berstatus pengawai BLUD non PNS rumah sakit dalam pengelolaan kepegawaiannya belum maksimal dan belum konsisten dalam menggunakan merit system dan permasalahan itu terjadi karena belum ada prioritas anggaran. Ketiga, model pelayanan publik bidang kesehatan yang tepat dalam pelayanan pasien peserta BPJS kesehatan adalah model pelayanan publik dalam bidang kesehatan yang Efektif dengan berbasis GG (Good Governance). Selanjutnya diajukan rekomendasi : 1) Keterbukaan informasi sangat penting agar masyarakat dapat ikut berkontribusi untuk memudahkan RSUD Dr. Soetomo dalam melakukan tata kelola yang baik. 2). Guna menghadirkan sumber daya manusia pelayanan yang profesional, harus didukung sumber daya keuangan yang memadai, tentu diperlukan komitmen yang kuat dari Lembaga-lembaga yang terkait (DPRD, Gubernur, Wali Kota, Direktur Rumah Sakit, Dewan Pengawas).3) Sistim control klaim di rumah sakit harus diperbaiki dengan basis IT supaya sistim pembayaran lebih teratur dan cepat, tepat, 4) Perlu dilakukan perubahan perspektif pelayanan dari pola dengan sistim tertutup ke pola yang lebih terbuka dengan memasukan unsur-unsur dalam perspektif Good Governance