Analisis Kinerja Pegawai dalam Pelayanan Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Berbasis Elektronik (e-BPHTB)
| Main Authors: | Anitasari,, Intan Febri, Drs. Andy Fefta Wijaya, MDA, Ph.D, Ike Arni Noventi, S.AP., M.AP |
|---|---|
| Format: | Thesis NonPeerReviewed Book |
| Bahasa: | eng |
| Terbitan: |
, 2021
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://repository.ub.ac.id/id/eprint/190216/1/INTAN%20FERBI%20ANITASARI.pdf http://repository.ub.ac.id/id/eprint/190216/ |
Daftar Isi:
- Semakin berkembangannya ilmu pengetahuan dan teknologi maka semakin banyak pula tuntutan dan harapan masyarakat dalam menerima pelayanan publik. Salah satu yang dilakukan oleh Badan Pendapatan dan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kota Kediri adalah menerapkan pelayanan pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan berbasis elektronik (e-BPHTB) sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektonik. Adanya pelayanan berbasis elektronik ini menyebabkan adanya perubahan kinerja yang dilakukan oleh pegawai dalam melakukan pelayanan pemungutan pajak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, mendeskripsikan, dan menganalisis bagaimana kinerja pegawai Badan Pendapatan dan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) dalam melakukan pelayanan pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan berbasis elektronik (e-BPHTB) serta faktor pendukung dan penghambat didalamnya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan wawancara, dokumentasi, serta observasi langsung oleh peneliti. Dengan melakukan penelitian kualitatif peneliti mendapatkan data yang bersifat asli dari narasumber yang merasakan atau menjalani kegiatan tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja pegawai dalam menjalankan tugasnya dari segi kuantitas, kualitas, ketepatan waktu, efektivitas biaya, kebutuhan pengawasan, dan pengaruh interpersonal sudah sesuai dengan Undangundang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Pelayanan publik dengan memanfaatkan teknologi ini sangat mempermudah pegawai dalam proses pelayanan, sehingga pelayanan yang dilakukan oleh pegawai dapat memenuhi tuntutan dan harapan masyarakat. Faktor pendukungnya adalah kemampuan pegawai serta adanya sarana prasarana yang mendukung pelayanan e-BPHTB. Faktor penghambatnya adalah apabila ada Wajib Pajak yang tidak setuju dengan nilai harga yang ditetapkan, upload data yang tidak sesuai, serta perlu adanya pengembangan dan pembaharuan terhadap aplikasi e-BPHTB.