Kolaborasi Stakeholders Pada Program Gerakan Tengok Bawah Masalah Kemiskinan (Gertak) Di Kabupaten Trenggalek
| Main Authors: | Nikma, Aviva Ainul, Drs. Abdul Wachid,, M.AP, Rispa Ngindana,, S.AP., M.AP |
|---|---|
| Format: | Thesis NonPeerReviewed Book |
| Bahasa: | eng |
| Terbitan: |
, 2021
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://repository.ub.ac.id/id/eprint/189722/1/175030100111060%20-%20AVIVA%20AINUL%20NIKMA.pdf http://repository.ub.ac.id/id/eprint/189722/ |
Daftar Isi:
- Kemiskinan merupakan masalah yang sangat kompleks dan menjadi tugas pemerintah untuk menciptakan inovasi dan program penanggulangan kemiskinan. Pemerintah Kabupaten Trenggalek membentuk program penanggulangan kemiskinan yang dinamakan Gerakan Tengok Bawah Masalah Kemiskinan (GERTAK). GERTAK melibatkan beberapa stakeholders yang masing-masing memiliki peran tersendiri dalam program penanggulangan kemiskinan. Begitu banyaknya aktor atau stakeholders yang terlibat dalam program GERTAK menimbulkan masalah tersendiri mulai dari masalah koordinasi maupun kendala institusional. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, menganalisis, dan mendeskripsikan kolaborasi stakeholders pada program GERTAK dan faktor penghambatnya. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan yakni melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Instrumen penelitian terdiri dari peneliti sendiri, pedoman wawancara, dan alat penunjang. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data model Miles, Huberman dan Saldana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dinamika kolaborasi stakeholders pada program GERTAK sudah berjalan baik terbukti adanya komunikasi dan rapat baik rutin maupun tidak rutin antar stakeholders. Seluruh stakeholders menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan bidang masing-masing, sehingga program GERTAK mampu memberikan dampak positif yakni mampu mengurangi inclusion atau exclusion error, memudahkan akses terhadap bantuan sosial, penurunan angka kemiskinan yang signifikan, bantuan sosial terintegrasi, dan program GERTAK menjadi contoh bagi daerah lain. Namun, masih ada beberapa faktor penghambat yakni adanya ego sektoral antar stakeholders, permasalahan dalam mekanisme pelaporan hasil survei, perbedaan persepsi stakeholders dalam mengartikulasikan kebijakan/regulasi, kurangnya persiapan dalam pergantian personil, serta kesalahan prosedur pengaduan layanan bantuan sosial. Peneliti memberikan beberapa saran yakni perlunya memaksimalkan fungsi rapat koordinasi, memaksimalkan website GERTAK Online dan GERTAK Apps, peningkatkan peran pemerintah desa serta pembentukan Pusat Kesejahteraan Sosial (PUSKESOS), peningkatan peran relawan dan soft campaign, serta mengkaji bantuan sosial yang mungkin belum terintegrasi posko GERTAK