Collaborative Governance Dalam Pengembangan Bumdes Non Pariwisata Tawangsari Di Kabupaten Malang (Studi Pada Desa Ketawang Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang)
| Main Authors: | Wijaya, Raden Abdurrohman Thohir, Prof. Dr. Soesilo Zauhar, MS, Andhyka Muttaqin, S.AP.,M.PA |
|---|---|
| Format: | Thesis NonPeerReviewed Book |
| Bahasa: | eng |
| Terbitan: |
, 2021
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://repository.ub.ac.id/189346/1/-%20Raden%20Abdurrohman%20Thohir%20W.pdf http://repository.ub.ac.id/189346/ |
Daftar Isi:
- Kebijakan pemberdayaan ekonomi desa berkaitan dengan peraturan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014. peraturan ini bersifat kebijakan top-down untuk mengakomodasi pembangunan desa. Desentralisasi daerah mengakomodasi aspirasi program BUMDes sebagai pembangunan partisipatif masyarakat Desa. Begitu pula dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) non wisata Tawangsari, Gondanglegi, Kabupaten Malang antara lain BUMDes agrowisata Kabupaten Malang karena potensi sosial ekonomi yang dominan di Kabupaten Malang. Pilihan orientasi dan strategi bisnis BUMDes Tawangsari non pariwisata adalah sebagai bisnis retail. Pilihan usaha perdagangan ini didasarkan pada potensi dan kemauan masyarakat desa daripada potensi sumber daya alam pekerjaan utama masyarakat desa. Perdagangan ini merupakan kehidupan generasi ke generasi BUMDes Tawangsari telah meraih penghargaan atas kreasi dan penggerak perekonomian Desa skala provinsi, di sisi lain pengembangan bisnis, pengelolaan bisnis dan kolaborasi dengan pihak lain masih belum menemukan format yang tepat untuk keberlangsungan bisnis BUMDes. Oleh karena itu, melalui model tata kelola kolaboratif, peneliti bermaksud untuk menganalisis sejauh mana pengaruhnya terhadap kolaborasi dalam mengelola pengembangan BUMDes Tawangsari, Gondanglegi, Kabupaten Malang. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menggali, mendeskripsikan dan menganalisis penerapan Collaborative Governance dalam pengembangan BUMDes Non Pariwisata Tawangsari di Kabupaten Malang, faktor pendukung dan penghambat collaborative governance dalam pengembangan BUMDes Tawangsari di Kabupaten Malang. Penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Fokus penelitian adalah model tata kelola kolaboratif dalam pengembangan BUMDes serta faktor pendukung dan penghambat proses tata kelola kolaboratif. Fokus penelitian adalah pada BUMDes Tawasangsari Desa Ketawang. Informan kunci adalah Direktur BUMDes, Kepala Desa Ketawang, dan Dewan Desa Desa Ketawang. Teknik pengumpulan data adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan Model Analisis Miles, Huberman dan Saldana. Validitas data menggunakan teknik triangulasi sumber data. Studi ini mengungkapkan bahwa BUMDes Tawangsari belum sepenuhnya melaksanakan proses Collaborative Governance dalam mengembangkan BUMDes Tawangsari, Pengembangan BUMDes telah membatasi kerjasama dengan pihak luar hanya bekerjasama dengan internal pengurus BUMDes, perangkat desa dan Badan Perwakilan Desa (BPD). Hal ini disebabkan adanya ketimpangan persepsi antara BUMDes Tawangsari dengan BUMDes desa lainnya serta ambiguitas BUMDes sebagai badan hukum atau bukan menjadi salah satu faktor penghambat kerjasama dengan pihak swasta, namun berdampak positif bagi masyarakat Desa Ketawang dari BUMDes merupakan peningkatan pendapatan desa dan pelatihan kewirausahaan bagi masyarakat desa