Idle Land Tax Sebagai Alternatif Ekstensifikasi Pajak Bumi Dan Bangunan Di Indonesia
| Main Authors: | Ramadhan, Muhammad Fikri, Damas Dwi Anggoro., S.AB, MA. |
|---|---|
| Format: | Thesis NonPeerReviewed Book |
| Bahasa: | eng |
| Terbitan: |
, 2021
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://repository.ub.ac.id/189312/1/-%20Muhammad%20Fikri%20Ramadhan.pdf http://repository.ub.ac.id/189312/ |
Daftar Isi:
- vi RINGKASAN Muhammad Fikri Ramadhan. 2021. Idle Land Tax Sebagai Alternatif Ekstensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan di Indonesia. Damas Dwi Anggoro S.AB, MA. 210 hal. + xvii. Penelitian ini berfokus pada alternatif ekstensifikasi pajak melalui pajak atas tanah kosong didalamnya membahas analisis SWOT, opsi pemajakan, dan asas pemungutan pajak. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui analisis SWOT, opsi pemajakan yang tepat dan asas pemungutan pajak terhadap tanah kosong di Indonesia. Jenis penelitian ini penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data berasal dari wawancara dan dokumentasi. Metode analisis yang digunakan adalah metode analisis data model Miles dan Huberman. Penelitian ini menunjukkan bahwa kekuatan dari pemajakan ini adalah mengurangi ketimpangan tanah, meningkatkan produktivitas tanah, dan menambah penerimaan negara. Kelemahannya perlu menyusun formulasi kebijakan yang lengkap dari definisi, objek pajak dan subjek pajak. Peluangnya sudah terdapat instrumen pajak dapat dijadikan pedoman dalam penyusunan peraturan. Ancaman yang dapat diprediksi ialah penolakan dari developer tanah atau pengusaha properti. Opsi pemajakan tanah kosong yang tepat digunakan adalah pengenaan extra tax. Berdasarkan tinjauan asas pemungutan pajak dari Adam Smith. Pemajakan ini telah sesuai dengan asas equality, convenience of payment, dan efficiency. Namun, pemajakan ini belum sesuai dengan asas certainty. Saran untuk pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dapat melaksanakan alternatif ekstensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan di Indonesia melalui pemajakan atas tanah kosong. Dengan catatan, pemerintah mengajak seluruh stakeholder untuk mendesain pemajakan ini secara lengkap dan menyeluruh. Peneliti selanjutnya dapat menggunakan topik yang sejenis dengan mengindentifikasi dan menganalisis kriteria tanah kosong yang dikenakan pajak di Indonesia