Analisis Kepatuhan Pengelolaan Arsip Dinamis Aktif Terhadap Pedoman Kearsipan Bea Dan Cukai Nomor Se-16/Bc/2015 (Studi Pada Subbagian Umum Kppbc Tmc Malang)

Main Authors: Bramanugraha, Muhammad Alwan, Dr. Dra. Lely Indah Mindarti, M.Si, Sovia Rosalin, A.Md, S.AP., M.AB
Format: Thesis NonPeerReviewed Book
Bahasa: eng
Terbitan: , 2021
Subjects:
Online Access: http://repository.ub.ac.id/189307/1/-%20Muhammad%20Alwan%20Brama%20Nugraha.pdf
http://repository.ub.ac.id/189307/
Daftar Isi:
  • Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai (KPPBC TMC) Malang merupakan institusi kepabeanan dan cukai. Kantor ini memiliki tugas Sesuai dengan apa yang telah diatur dalam Keputusan menteri Keuangan RI Nomor: 74/PMK.01/2009 tanggal 8 April 2009 yaitu melaksanakan pelayanan dan pengawasan kepabeanan dan cukai dalam daerah dan wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. KPPBC TMC dituntut untuk bisa meminimalisir peredaran barang-barang ilegal yang dapat membahayakan ataupun merugikan negara, salah satunya adalah peredaran rokok ilegal. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif serta observasi non partisipan. Data diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi. Sumber dan jenis data yang digunakan adalah data primer yang didapat melalui proses wawancara daring terhadap pegawai KKPBC TMC Malang, serta data sekunder yang diperoleh melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam KPPBC TMC Malang. Penelitian ini mempunyai fokus penelitian berupa (1) Prosedur pengelolaan arsip dinamis aktif di Kantor Bea Cukai Malang (2) Kepatuhan implementasi pengelolaan arsip dinamis aktif di Kantor Bea Cukai Malang sesuai dengan pedoman kearsipan bea cukai. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kepatuhan yang dilakukan oleh para pegawai kearsipan KKPBC TMC Malang dapat dikatakan baik dan sesuai dengan pedoman yang berlaku serta syarat administrasi, namun ada beberapa peraturan yang masih belum patuh dikarenakan tidak adanya kegiatan yang berjalan pada sektor tersebut, sehingga peraturan yang ada menjadi tidak dapat ter-implementasikan dalam kepengurusan pengelolaan kearsipannya