Penerapan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Menampung Dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Desa Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Badan Permuysawaratan Desa (Studi Desa Kutogirang Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto)
| Main Authors: | Indrayana, Alvin Izha, Lutfi Effendi,, S.H., M.Hum., Herlin Wijayati,, S.H., M.H. |
|---|---|
| Format: | Thesis NonPeerReviewed Book |
| Bahasa: | eng |
| Terbitan: |
, 2021
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://repository.ub.ac.id/189034/1/175010107111020%20-%20Alvin%20Izha%20Indrayana%20%282%29.pdf http://repository.ub.ac.id/189034/ |
Daftar Isi:
- Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalah terkait pelaksanaan salah satu fungsi badan permusyawaratan desa yaitu untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa. Dalam skripsi ini penulis mangambil studi didesa kutogirang kecamatan ngoro kabupaten mojokerto. Hal ini dilator belakangi dari berbagai macam permasalah yang ada didesa yang tidak kunjung terselasaikan salah satunya adanya konflik antar warga yang di akibatkan masalah pengairan sawah mereka yang tidak sesuai dengan jadwalnya, warga juga saling berebut peran dengan adanya sebuah galiahan tanah yang ada didesa kutogirang membuat penulis berfikir kenapa masalah tersebut selalu terulang disetiap tahunya. Setelah melakukan pra survey penulis melihat salah satu permasalahannya yaitu peran badan permusyawaratan desa kutogirang kurang peka terhadap masalah yang ada masyarakat dan masyarakat desa kutogirang kurang paham akan peran dari badan permusyawaratan desa kutogirang. Bersarkan hal diatas, skripsi ini mengangkat rumusan masalah : (1) Bagaimana Badan Permusyawaratan Desa, desa kutogirang dalam melaksanakan fungsinya untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa? (2) Apa saja kendala Badan Permusyawaratan Desa, desa kutogirang dalam melaksanakan fungsinya untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa ? Kemudian dalam penelitian ini penulis mengguankan metode yuridis empiris dengan jenis penelitian sosio legal dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis adalah Mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata. Jadi disini peneliti mengunakan pendekatan yuridis sosiologis karena melihat ada penerapan hukum. Setelah mendapat data primer dan data sekunder maka penulis akan mengelola dan menganalisis data tersebut dengan menggunakan analisisis deskriptif kualitatif. Dari hasil penelitian dengan metode diatas, penulis memperoleh jawaban dari rumusan masalah yang ada, bawasannya badan permusyawaratan desa kutogirang dalam melaksanakan fungsi menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa masih tidak sesuai dengan apa yang telah diatur pada pasal 32 sampai pasal 35 peraturan daerah kabupaten mojokerto nomor 5 tahun 2018 tentang badan permusyawaratan desa. Pada pasal tersebut telah jelas bahwa tahapan tahapan dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, namun badan permusyawaratan desa kutogirang sangat berbeda dengan bagaimana pengaturannya. Hal ini yang menyebabkan penerapan fungsi untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dari badan permusyawaratan desa kutogirang tidak bisa maksimal.