Perlindungan Konsumen Terhadap Wanprestasi Dalam Transaksi Elektronik Jasa Penginapan Berbasis Aplikasi
| Main Authors: | Zabrina, Cherelia Valmai, Dr. Rachmi Sulistyarini,, S.H., M.H, Shanti Riskawati,, S.H., M.Kn |
|---|---|
| Format: | Thesis NonPeerReviewed Book |
| Bahasa: | eng |
| Terbitan: |
, 2021
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://repository.ub.ac.id/188859/1/165010107111033%20-%20Cherelia%20Valmai%20Zabrina%20%282%29.pdf http://repository.ub.ac.id/188859/ |
Daftar Isi:
- Dalam penelitian ini, penulis mengangkat permasalahan mengenai kekosongan hukum perlindungan konsumen pada platform e-commerce terutama layanan persewaan penginapan. Hal ini dipicu karena masih belum diaturnya hak dan kewajiban dalam undang-undang di Indonesia yang seharusnya dibebankan kepada layanan persewaan penginapan berbasis aplikasi sebagai penyelenggara elektronik. Akibatnya, layanan persewaan penginapan berbasis aplikasi hilang kendali dalam memberikan tanggung jawab akibat kerugian yang dialami konsumennya sehingga timbulah wanprestasi. Sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999, konsumen berhak atas ganti rugi, dan/atau penggantian jika barang yang diterimanya tidak memenuhi kesepakatan. Sementara itu, dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, kewajiban bagi penyelenggara sistem elektronik masih terbatas dalam hal tanggung jawab untuk melindungi data pribadi milik konsumen yang menggunakan layanan sistem elektronik. Berdasarkan hal di atas, penelitian ini mengedepankan rumusan masalah : (1) Apakah bentuk perlindungan yang dapat diberikan kepada konsumen yang dirugikan akibat wanprestasi dalam transaksi elektronik jasa penginapan berbasis aplikasi? (2) Bagaimanakah tanggung jawab yang dapat diberikan kepada konsumen yang dirugikan akibat wanprestasi dalam transaksi elektronik jasa penginapan berbasis aplikasi? Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu yuridis normatif dengan metode pendekatan penelitian peraturan perundang-undangan (statute approach). Penulis memperoleh bahan hukum utama dan bahan hukum sekunder, kemudian menganalisisnya melalui intepretasi gramatikal dan sistematis dengan penafsiran kata-kata sesuai tata bahasa yang berlaku dan menafsirkan antar perundang-undangan.ix Berdasarkan hasil penelitian ini , penulis menemukan jawaban dari permasalahan yang ada yaitu terdapat dua bentuk perlindungan konsumen yaitu preventif dan represif. Upaya preventif ini ditujukan agar konsumen dengan kesadaran penuh dalam melakukan transaksi layanan persewaan penginapan berbasis aplikasi harus berhati-hati dan harus lebih teliti untuk membaca terms and condition yang telah dilampirkan oleh penyedia layanan persewaan penginapan berbasis aplikasi agar konsumen tidak mengalami kerugian. Upaya represif yang dapat dilakukan konsumen adalah upaya hukum yang diatur dalam Pasal 38 dan 39 UndangUndang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang tanggung jawab pelaku usaha tidak dapat dibebankan kepada penyelenggara sistem elektronik, karena pelaku usaha dan penyelenggara sistem elektronik memiliki pengertian yang berbeda dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sehingga penulis meneliti hubungan hukum antara para pihak untuk menentukan tanggung jawab yang dapat diberikan kepada konsumen yang dirugikan