Implementasi Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Jember No. 9 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Pasar Rakyat Dan Penataan Pusat Perbelanjaan Serta Toko Swalayan
| Main Authors: | M. Fahmi, -, Lutfi Effendi,, S.H., M.Hum, Agus Yulianto,, S.H., M.H. |
|---|---|
| Format: | Thesis NonPeerReviewed Book |
| Bahasa: | eng |
| Terbitan: |
, 2021
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://repository.ub.ac.id/188803/1/145010101111089%20-M.%20Fahmi%20%282%29.pdf http://repository.ub.ac.id/188803/ |
Daftar Isi:
- Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah jenis penelitian yuridis empiris. Metode penelitian yuridis empiris adalah penelitian yang melihat bagaimana bekerjanya hukum didalam masyarakat. Dalam penelitian yuridis empiris ini peneliti menganalisis Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Jember No.9 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Pasar Rakyat dan Penataan Pusat Perbelanjaan serta Toko Swalayan (Studi di Pasar Ikan Puger Kabupaten Jember) Dari hasil penelitian Implemntasi terhadap pasal 4 undang-undang nomor 9 tahun 2016 bahwa pemerintahan daerah kabupaten jember dengan perangkat intasi yang berwenang dalam mengelolah pasar ikan puger, kurang maksimal dalam upaya implemntasi dan sebatas formalitas, sehingga penerapan dan pengelolahan di pasar ikan puger menjadi tidak kondusif dan tidak tercipatanya kepastian hukum, akibatnya pedagang ikan berebut lahan untuk dagangannya dan lingkungan pasar ikan tidak bersih dan menimbulkan berbagai penyakit di lingkunga pasar ikan puger. Maka peraturan daerah ini sebenanrnya unsur dalam kaidah hukumya memiliki kapasitas yang baik, namun kurangnya perhatian dan komitmen dari pemerintahan daerah mengakibatkan implementasi tidak dapat tercapai