Penegakan Hukum Terhadap Penambangan Pasir Laut Ilegal Di Kabupaten Sumenep (Studi Di Desa Ambunten Tengah Kecamtan Ambunten Kabupaten Sumenep)
| Main Author: | Syahadatullah, Syukri |
|---|---|
| Format: | Thesis NonPeerReviewed Book |
| Bahasa: | eng |
| Terbitan: |
, 2020
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://repository.ub.ac.id/186780/1/SYUKRI%20SYAHADATULLAH.pdf http://repository.ub.ac.id/186780/ |
Daftar Isi:
- Pada karya tulis ini penulis mengangkat isu mengenai penambangan pasir laut illegal yang berlokasi di Desa Ambunten Tengah, Kecamatan Ambunten, Kabupaten Sumenep. Di Kabupaten Sumenep sebenarnya telah mempunyai peraturan mengenai larangan untuk menambang pasir lau pada wilayah Kabupaten Sumenep yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil akan tetapi peraturan ini masih belum efisien untuk mengatasi penambangan pasir laut illegal. Berdasarkan penjelasan diatas, rumusan masalah yang dapat diangkat diantaran (1) Bagaimana penegakan hukum terhadap penambangan pasir laut ilegal yang berada di Desa Ambunten Tengah Kecamatan Ambunten Kabupaten Sumenep? (2) Bagaimana hambatan dan upaya pemerintah dalam mengatasi permasalahan penambangan pasir laut ilegal yang sangat masif terjadi di Desa Ambunten Tengah Kecamatan Ambunten Kabupaten Sumenep? Kemudian jenis penelitian yang digunakan oleh penulis yaitu penelitian yurudis empiris dan penulis menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, serta teori yang digunkan penulis untuk karya tulis ini adalah teori penegakan hokum dari Soerjono Soekanto. Dari hasil penelitian yang penulis lakukan, penulis memperoleh jawaban bahwasanya Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 8 tahun 2013 belum efektif. Hal ini dipengaruhi oleh lima factor yaitu, faktor hukum, faktor penegakan hokum, faktor sarana dan fasilitas pendukung, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan.