PENGATURAN BEA METERAI ELEKTRONIK DALAM DOKUMEN PERJANJIAN E- COMMERCE BERBASIS MARKETPLACE DI INDONESIA
| Main Author: | Wahyudh, Ellenora Alifia |
|---|---|
| Format: | Thesis NonPeerReviewed Book |
| Bahasa: | eng |
| Terbitan: |
, 2021
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://repository.ub.ac.id/185843/1/Ellenora%20Alifia%20Wahyudi%20175010101111135%20-.pdf http://repository.ub.ac.id/185843/ |
Daftar Isi:
- Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan terdapatnya kekaburan dalam pengaturan Bea Meterai Elektronik dimana pada era ekonomi digital ini, transaksi yang dilakukan dalam e-commerce khususnya yang berbasis marketplace sangat tinggi, sehingga ribuan dokumen perjanjian elektronik dapat dihasilkan setiap harinya. Hal ini luput dari pemungutan pajak dokumen sedangkan pada dokumen kertas atau konvensional yang menerangkan mengenai perbuatan atau kejadian perdata dikenai pajak dokumen. Hal ini dapat mengakibatkan hilangnya pemasukan dari potensi pendapatan pajak yang besar, juga perlunya perlindungan terhadap subjek dalam perjanjian atau transaksi elektronik yang ingin menggunakan dokumen elektronik tersebut sebagai alat bukti di Pengadilan. Berdasarkan hal tersebut diatas, skripsi ini mengangkat rumusan masalah: (1) Apa urgensi pengaturan bea meterai elektronik dalam dokumen perjanjian e-commerce berbasis marketplace di Indonesia? (2) Bagaimana pengaturan bea meterai elektronik dalam dokumen perjanjian e-commerce berbasis marketplace di Indonesia? Penulisan skripsi ini menggunakan metode yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan analitis (analytical approach) dan pendekatan perbandingan (comparative approach). Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh penulis akan dianalisis dengan menggunakan metode penafsiran gramatikal dan penafsiran sistematis. Dari hasil penelitian dengan metode di atas, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada bahwa kaburnya pengaturan ini menyebabkan tidak adanya kepastian hukum atas perlindungan hukum pada subjek perjanjian yang mengikatkanxii diri dan dituangkan dalam sebuah dokumen perjanjian yang nantinya akan digunakan sebagai alat bukti di persidangan apabila terjadi sengketa. Kemudian kaburnya pengaturan ini menyebabkan tidak maksimalnya penyerapan potensi pajak yang besar sebagai sumber penerimaan baru bagi negara. Potensi pajak ini dapat menjadi sumber penerimaan baru bagi negara dimana hal ini dapat membantu negara dalam mengatasi permasalahan perkonomian dikarenakan pandemic Covid-19 yang berkepanjangan. Penulis juga memberikan perbandingan pengaturan Bea Meterai dengan negara lain yakni Singapura dan memberikan opsi beberapa pengaturan bea meterai yang dapat diadaptasi di Indonesia, yakni dengan menggunakan Stamp Sertificate, QR Code, dan Smart Stamp Duty