Implementasi Kebijakan Penataan Perumahan Dan Kawasan Permukiman Dalam Perspektif Sustainable City (Studi Pada Pemerintah Kota Malang)
| Main Author: | Wijayanto, Arik |
|---|---|
| Format: | Thesis NonPeerReviewed Book |
| Bahasa: | eng |
| Terbitan: |
, 2017
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://repository.ub.ac.id/1842/1/ARIK%20WIJAYANTO.pdf http://repository.ub.ac.id/1842/ |
Daftar Isi:
- Pembangunan perumahan dan permukiman baru setiap tahunnya belum mampu mengimbangi pertumbuhan penduduk dan arus urbanisasi. Masalah perumahan juga tidak akan lepas dari masalah lingkungan dimana munculnya rumah-rumah yang tidak sesuai standar dan berkepadatan tinggi yang membentuk pemukiman kumuh yang mempengaruhi penurunan nilai lingkungan dan sosial penduduknya. Dalam penataan perumahan dan kawasan pemukiman seringkali melanggar aturan-aturan yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Malang No.4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Malang 2010-2030. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Dengan metode ini maka dapat diperoleh data yang akurat yang berasal dari dokumen-dokumen, pengamatan, dokumentasi maupun hasil wawancara. Data dianalisis menggunakan model analisis interaktif dari Miles, Huberman dan Saldana. Kemudian ditarik sebuah kesimpulan tentang isi dari skripsi ini. Implementasi kebijakan penataan perumahan dan kawasan permukiman dalam perspektif sustainable city yang dilaksanakan oleh instansi terkait secara keseluruhan sudah berjalan dengan baik dengan segala kendalanya. Komunikasi dalam pelaksanaan kebijakan dilakukan dengan baik sehingga tidak terjadi miscommunication antar pelaksana. Sumber daya staf, sarana prasarana, informasi dan anggraan terintegrasi dengan baik dalam pelaksanaannya. Kebijakan penataan perumahan dan kawasan permukiamn tersebut mengatur tentang pendirian bangunan harus memiliki IMB, pembangunan perumahan harus dilengkapi fasilitas umum, fasilitas sosial, dan sarana lingkungan serta pembangunannya harus sesuai standar peruntukan dan fungsi lahan. Selain itu, penataan permukiman di Kota Malang juga difokuskan pada kawasan kumuh dengan Program KOTAKU. Implementator juga telah memahami tugas, fungsi dan tanggungjawab dalam pelaksanaan kebijakan. Penataan perumahan dan kawasan permukiman dilihat dari perspektif sustainable city belum sesuai dengan prinsip-prinsipnya seperti ekonomi, lingkungan, pemerataan, peran serta dan energi. Faktor pendukung kebijakan ini meliputi sumber daya yang kompeten dan koordinasi antar instansi yang baik. Sedangkan, faktor penghambat meliputi pengawasan kebijakan yang kurang dan kesadaran masyarakat yang masih rendah.