Website Dan Informasi Keuangan Pemerintah (Studi Mixed Methods Terkait Aplikasi Website Untuk Diseminasi Informasi Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2019)
| Main Author: | Hadinata, Wawan |
|---|---|
| Format: | Thesis NonPeerReviewed Book |
| Bahasa: | eng |
| Terbitan: |
, 2020
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://repository.ub.ac.id/182239/1/Wawan%20Hadinata%20%282%29.pdf http://repository.ub.ac.id/182239/ |
Daftar Isi:
- Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana website pemerintah daerah sebagai produk e-government dimanfaatkan oleh komunikator pemerintah daerah untuk menghadirkan keterbukaan informasi keuangan bagi publik. Penelitian ini juga bertujuan untuk memahami praktik komunikasi keuangan secara digital pemerintah daerah dan bagaimana fungsi kehumasan berperan dalam prosesnya. Penelitian ini penting dilakukan karena menjaga hubungan yang saling menguntungkan antara organisasi dengan publik merupakan inti dari kegiatan kehumasan dan dalam strategi pemeliharaan hubungan dibutuhkan keterbukaan untuk mendapatkan kepercayaan dari publik. Dalam konteks organisasi pemerintah, salah satu aspek keterbukaan yang dituntut masyarakat adalah transparansi dan akuntabilitas keuangan pemerintah. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi saat ini seharusnya memberikan kemudahan dan menurunkan biaya diseminasi informasi. Penelitian ini menggunakan mixed methods dengan menerapkan tipe sequential explanatory design. Penelitian diawali dengan analisis isi kuantitatif terhadap 110 website pemerintah daerah di Indonesia untuk mengukur tingkat keterbukaan informasi keuangan pada website pemerintah daerah. Hasil analisis isi ditindaklanjuti dengan melakukan wawancara mendalam kepada lima informan dari dua instansi pemerintah daerah yang menangani pengelolaan website dan keterbukaan informasi publik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mayoritas website pemerintah daerah belum dimanfaatkan oleh komunikator pemerintah daerah untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas keuangan pemerintah daerah. Dalam praktik komunikasi keuangan pada pemerintah daerah dibutuhkan pendekatan integratif antara perangkat daerah yang menangani urusan komunikasi dengan perangkat daerah yang menangani urusan keuangan dan perencanaan pembangunan daerah untuk dapat menghadirkan informasi keuangan daerah secara efektif dalam website. Temuan lainnya adalah komunikator pemerintah daerah cenderung telah memahami pentingnya transparansi dan memiliki wewenang pada level manajemen, namun terkendala pada sumber daya dan belum terbentuknya budaya transparansi dalam praktik komunikasi organisasi pemerintah daerah.