Upaya Koalisi Perempuan Untuk Kepemimpinan (Kpuk) Dalam Menodorng Isu Gender Pada Agenda Musrenbang Tematik Perempuan Kota Malang
| Main Author: | Khoiroti, Fastabiqul |
|---|---|
| Format: | Thesis NonPeerReviewed |
| Terbitan: |
, 2019
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://repository.ub.ac.id/179001/ |
Daftar Isi:
- Meningkatnya angka kekerasan pada perempuan di Kota Malang dengan jumlah 84 kasus di tahun 2018 ditambah kasus diskriminasi perempuan yang semakin beragam kualitasnya di Tahun 2019 menjadikan isu gender penting untuk diperhatikan. Koalisi Perempuan untuk Kepemimpinan (KPuK) sebagai LSM merespon persoalan tersebut dengan berupaya melibatkan partisipasi perempuan untuk menanggapi berbagai persoalan yang ada. Perempuan semestinya mendapatkan peran dan diikutsertakan dalam proses pembangunan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kebijakan yang selaras dengan tujuan pengarusutamaan gender. Berangkat dari hal tersebut, KPuK mengupayakan mendorong isu gender pada proses Musrenbang Tematik Perempuan Kota Malang dengan agenda kampanye, diskusi publik, dan FGD. Dengan demikian, keterlibatan perempuan diharapkan dapat mengatasi problem serta kebutuhan praktis dan strategis perempuan. Berdasarkan draft usulan KPuK, problem kesenjangan gender dapat dianalisis dengan pendekatan WID, WAD, GAD dan PUG. Secara umum kajiannya mengerucut pada berberapa subjek yang berbeda, yakni penegasan posisi perempuan, serta eksistensi gagasan kesetaraan gender yang dibahas dalam masing-masing pendekatan. Metode penelitian dilakukan melalui pendekatan kualitatif dengan perspektif perempuan. Data diperoleh dari wawancara mendalam, serta hasil dari diskusi publik dan literasi. Hasil dari penelitian ini masih belum menggunakan GAP dalam mengidentifikasi gender isu dan gender gap yang ada di Kota Malang sehingga penerapan gender mainstreaming dalam pembangunan dirasa masih belum optimal. Namun, upaya KPuK dalam mendorong isu gender pada forum Perempuan Kota Malang tetap terlaksana dengan adanya kegiatan Kampanye isu-isu perempuan, diskusi publik bersama mahasiswa, masyarakat dan akademisi, serta dengan FGD yang rutin dilakukan setiap dua minggu sekali yang membawa tiga sektor usulan yakni sosial, ekonomi, dan kesehatan. Hal ini juga menjadi upaya mendorong partisipasi perempuan dalam pembangunan agar memperoleh akses dan kontrol yang sama serta dapat terlibat pada proses perencanaan, pemantauan, dan evaluasi pembangunan di Kota Malang.