Evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 26 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2011-2031 (Studi Tentang Kawasan Peruntukan Pertambangan)
| Main Author: | Hasanah, Uswatun |
|---|---|
| Format: | Thesis NonPeerReviewed |
| Terbitan: |
, 2019
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://repository.ub.ac.id/178815/ |
Daftar Isi:
- Pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah kewenangan sektor pertambangan dipindahkan menjadi kewenangan pemerintah provinsi. Di dalam hal perizinan pertambangan tetap melibatkan pemerintah kabupaten dalam kesesuaian dengan Perda RTRW kabupaten/kota setempat. Tujuan dari penelitian ini adalah mendeskripsikan evaluasi Perda Kabupaten Bojonegoro Nomor 26 Tahun 2011 tentang RTRW Tahun 2011-2031 (studi tentang kawasan peruntukan pertambangan) yang menjadi pertimbangan dalam perizinan WIUP di pemerintah provinsi. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan datanya adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Sesuai Teknik pengumpulan data tersebut, hasil penelitian dari enam indikator evaluasi yang telah dikemukakan oleh William N. Dunn yaitu 1) efektivitas, Perda tersebut belum efektif karena sudah tidak sesuai. 2) efisiensi, tidak efisien karena ditemukan kawasan baru. 3) kecukupan, belum cukup menyelesaikan karena potensi tambang belum bisa dimaksimalkan. 4) perataan, dari segi manfaat kebijakan merata tapi jika untuk daerah yang berpotensi belum semuanya diakomodir. 5) responsivitas, respon dari masyarakat hanya dari masyarakat tambang. 6) ketepatan, Perda ini sudah tidak tepat karena sudah tidak sesuai dengan kondisi Kabupaten Bojonegoro sekarang. Jadi dapat disimpulkan bahwa evaluasi Perda RTRW Nomor 23 Tahun 2011 tahun 2011-2031 masih belum optimal terutama pasal kawasan peruntukan pertambangan. Maka saran peneliti adalah 1) perlu segera dilakukan revisi atau kajian ulang. 2) Tidak menyebut secara spesifik komoditi dan lokasi tambang 3) Perlu adanya cross-cek atau turun k