Kebijakan Pendirian Bangunan Di Kota Depok Menurut Perspektif Ekonomi Politik David Harvey (Studi Kasus: Perda Kota Depok Nomor 2 Tahun 2016)
| Main Author: | Khairunnisa, Alifia Viryanda |
|---|---|
| Format: | Thesis NonPeerReviewed |
| Terbitan: |
, 2019
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://repository.ub.ac.id/178697/ |
Daftar Isi:
- Penelitian studi kasus ini terkait sisi ekonomi politik berdasarkan perspektif David Harvey dalam kebijakan pembangunan perumahan dengan mengacu kepada Perda Kota Depok No. 2 Tahun 2016 tentang bangunan dan izin mendirikan bangunan, permasalahan terhadap perancangan peraturan daerah tersebut serta implemetasinya lalu menganalisis kepentingan aktor-aktor politik yang terlibat dalam proses pembuatan (Decision Making) kebijakan perumahan yang dinyatakan dalam Perda No. 2 tahun 2016 di Kota Depok, serta tanggapan masyarakat di Kota Depok terhadap pemberlakuan perda no. 2 tahun 2016 tentang Bangunan dan Izin Mendirikan Bangunan. Teori yang digunakan adalah Teori Economy of Spaces oleh David Harvey. Kerangka konseptual yang digunakan oleh penelitian ini adalah Kebijakan Publik dan Pengambilan Keputusan (Decision Making). Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif, peneliti menggunakan kumpulan data yang berupa RPJMD, Data BPS, Data IMB Dinas Perizinan, Berita dan Wawancara dengan Aktor Pemerintahan, Aktor Ekonomi serta Anggota REI dan IKANAT. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa permasalahan akses masyarakat miskin terhadap akses pasar perumahan. Di Kota Depok masyarakat miskin tidak dapat mengakses perumahan yang dibangun oleh pengembang. Pemerintah Kota dalam hal ini tidak berperan untuk mengakomodasi masyarakat miskin atau yang biasa disebut MBR dalam mengakses perumahan yang terjangkau dan layak huni. Pemerintah tidak mampu menyediakan perumahan dalam skala besar sehingga terjalinlah relasi dengan pengembang perumahan besar. Kemampuan pengembang perumahan besar dalam menyediakan perumahan membantu pemerintah kota dalam pemenuhan perumahan dan kawasan permukiman. Relasi antar aktor politik dan aktor ekonomi merupakan bentuk dari shadowy form of governance called a "business partnership.” Kata Kunci: Ekonomi Politik, Kebijakan Pendirian Bangunan, Peruma