Evaluasi Anggaran Responsif Gender (Studi Kasus Program Strengthening Public Services Through The Empowerment Of Women-Led Advocacy And Social Audit Networks dalam Mengadvokasi Sektor Pendidikan dan Kesehatan di Kabupaten Bojonegoro) oleh LSM Bojonegoro Institute
| Main Author: | Hasanah, Siti Nur |
|---|---|
| Format: | Thesis NonPeerReviewed |
| Terbitan: |
, 2019
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://repository.ub.ac.id/178654/ |
Daftar Isi:
- Penelitian studi kasus ini membahas terkait evaluasi Anggaran Responsif Gender dan proses advokasi yang dilakukan oleh Bojonegoro Institute melalui Program SPEAK dalam sektor pendidikan dan kesehatan serta mengetahui output dalam Program SPEAK yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas perempuan sehingga mampu mendesak pemerintah Kabupaten Bojonegoro agar lebih memperhatikan aspek gender dalam perumusan kebijakannya. Kerangka konseptual yang digunakan pada penelitian ini adalah kerangka konsep Politik Anggaran, Konsep Anggaran Responsif Gender, Konsep Advokasi Anggaran. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif, peneliti menggunakan kumpulan data yang berupa RPJMD, Renstra, Penjabaran APBD,Buku Profil Gender, Buku Profil Kesehatan, Wawancara dengan Pihak LSM dan Aktor Pemerintahan serta Kelompok Perempuan yang tergabung dalam Program. Hasil penelitian ini menujukkan bahwa komitmen kepala daerah Kabupaten Bojonegoro mengenai anggaran responsif gender belum optimal, belum ada PERDA PUG dikabupaten Bojonegoro sehingga ARG masih sulit diukur, Bojonegoro sudah dibentuk POKJA atau Vokal Poin Gender namun dalam implementasi kerjanya dirasa kurang optimal. proses advokasi yang dilakukan oleh LSM Bojonegoro Institute melalui program SPEAK menjadi salah satu strategi untuk mengatasi kesenjangan gender khususnya pada sektor pendidikan dan sektor kesehatan agar pemerintah kabupaten Bojoenegoro lebih memperhatikan aspek gender disetiap perumusan kebijakan maupun program. berdasarkan Renstra Tahun 2018-2023 Dinas pendidikan dan Dinas kesehatan Kabupaten Bojonegoro belum sepenuhnya menyusun program atau kegiatan yang sesuai dengan konsep Anggaran Responsif Gender.