Analisis Faktor Kebijakan Immigration Control And Refugee Recognition Act Jepang Tahun 2014
| Main Author: | Hasian, Lucky Prasadja |
|---|---|
| Format: | Thesis NonPeerReviewed |
| Terbitan: |
, 2019
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://repository.ub.ac.id/178620/ |
Daftar Isi:
- Isu imigrasi adalah salah satu isu yang menjadi sangat sentral pada dewasa ini. Semakin kuatnya arus globalisasi dan juga semakin mudahnya sarana transportasi juga menjadi faktor pendorong utama mengapa imigrasi menjadi mudah untuk dilakukan. Akan tetapi, Jepang seperti yang kita tahu adalah satu negara yang bisa dibilang tidak terlalu terkenal dengan isu imigrasi. Bahkan Jepang sendiri adalah negara yang bisa dibilang dengan negara yang sangat ketat jika dilihat melalui aspek imigrasi itu sendiri. Hal ini dapat dibuktikan dengan dilakukan nya kebijakan pay-to-go yang dilakukan oleh Jepang untuk memastikan bahwa mereka memiliki arah kebijakan yang tidak mengakomodir para imigran untuk tetap tinggal di negara mereka. Pada tahun 2012, Shinzo Abe kembali dilantik menjadi perdana menteri Jepang dan mengeluarkan beberapa agenda kebijakan baru untuk mengatasi berbagai permasalahan baik dalam ruang lingkup dalam negeri ataupun ruang lingkup luar negeri. Salah satu agenda kebijakan ini adalah dengan di amandemen nya kebijakan Immigration Control and Refugee Recognition Act pada Juni 2014 silam. Kebijakan ini pada dasarnya bertujuan untuk mempromosikan penerimaan warga negara asing (imigran) yang sekiranya akan memiliki kontribusi di dalam perekonomian itu sendiri. Oleh karena itu, penulis menganggap bahwa hal ini adalah salah satu fenomena yang menarik untuk diteliti dikarenakan seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa Jepang adalah salah satu negara dengan kebijakan imigrasi yang cukup ketat. Namun dengan di amandemen nya kebijakan Immigration Control and Refugee and Recognition Act pada tahun 2014 lalu seakan menjadi kiblat kebijakan baru bagi pemerintah Jepang dalam merespons isu imigrasi tersebut.