Premanisme Sebagai Label Sosial Dalam Pengelolaan Lahan Parkir Di Kota Malang ( Studi Kasus Area Parkir Di Wilayah Kecamatan Klojen Kota Malang)
| Main Author: | Widodo, Chosa Setya Ayu |
|---|---|
| Format: | Thesis NonPeerReviewed |
| Terbitan: |
, 2019
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://repository.ub.ac.id/178479/ |
Daftar Isi:
- Berangkat dari istilah Darurat Parkir Liar yang ada muncul di kalangan masyarakat Kota Malang, menimbulakan presepsi masayarakat tentang adanya tindakan premanisme yang ada didalam pengelolaannya. Terlebih Kota Malang menjadi salah satu kota dengan area publik yang cukup banyak, maka tidak heran jika pengelolaan lahan parkir di Kota Malang menjadi salah satu topik yang cukup menarik untuk dibicarakan. Dengan menggunakan Teori Penjulukan yang dikemukakan oleh Howard Becker penulis melakukan obesevasi di beberapa area parkir di wilayah Kecamatan Klojen. Dari hasil observasi yang dilakukan penulis Label premanisme ini diberikan oleh masyarakat pada pengelola lahan parkir didasarkan atas kategorisasi yang mereka lihat secara pandangan sepihak tanpa melihat lebih dalam bagaimana latar belakang dari para pengelola lahan parkir. Selain itu didukung pula dengan kurangnya pemahaman masyarakat tentang arti kata premanisme yang sebenarnya. Adanya bentuk bentuk tindakan premanisme yang ditunjukan oleh pengelola parkir ini jugalah yang mendukung semakin kuatnya label sosial ini disematkan kepada mereka. Secara garis besar label sosial muncul karena tindakan dari pengelola parkir itu sendiri. Namun hal ini menimbulkan pula ketakutan yakni dampak label yang telah diberikan, ketika sebuah label terlalu melekat maka ditakutkan individu atau kelompok tersebut melakukan tindakan seuai label yang telah disematkan. Dalam penelitian ini melibatkan tiga actor pendukung dalam pengelolaan lahan parkir yakni Dinas Perhubungan Kota Malang, Paguyuban Parkir Kota Malang ( PAPAKOMA ) serta Kepolisian Sektor Malang Kota. Ketiganya mampu memberikan gambaran tentang kebenaran label yang telah diberikan oleh masyarakat. Maka dari hasil tersebut tersebut penulis merekomendasikan adanya perbaikan mekanisme pengelolaan parkir yang diatur secara resmi oleh Dinas Perhubungan Kota Malang. Hal tersebut bertujuan sebagai bentuk upaya dalam meminimalisir pelabelan premanisme kepada juru parkir yang ada di Kota Malang.