Keterjangkauan Masyarakat Berpenghasilan Rendah Di Kawasan Sempadan Rel Kereta Api Kota Malang Dalam Pembelian Rumah
| Main Author: | Suherli, Herlus Fadhil Dzabbar |
|---|---|
| Format: | Thesis NonPeerReviewed Book |
| Bahasa: | eng |
| Terbitan: |
, 2019
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://repository.ub.ac.id/178284/1/HERLUS%20FADHIL%20DZABBAR%20SUHERLI%20%282%29.pdf http://repository.ub.ac.id/178284/ |
Daftar Isi:
- Rumah merupakan suatu kebutuhan pokok manusia yang sangat penting. Kebutuhan akan rumah pada umumnya sulit untuk dipenuhi terutama untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Masih terdapat banyak rumah yang berdiri secara ilegal maupun legal pada sempadan rek kereta api di Kota malang. Dari rumah-rumah tersebut terdapat MBR yang menghuni secara legal maupun ilegal. Terdapat 249 Rumah Tangga MBR yang bertempat tinggal di kawasan sempadan rel kereta api di Kota Malang. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi keterjangkauan MBR dalam membeli rumah dan preferensi mereka dalam membeli rumah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis keterjangkauan dengan perhitungan Residual Income Affordability dan Repayment Affordability, analisis crosstab dan analisis konjoin. Hasil dari analisis keterjangkauan yaitu terdapat 155 MBR menjangkau dan 94 tidak menjangkau secara Residual Income Affordability serta 81 MBR menjangkau dan 168 tidak menjangkau secara Repayment Affordability denga skema pembayaran selama 20 tahun. Hasil analisis crosstab menunjukkan terdapat 71 kelompok MBR yang menjangkau secara Residual Income Affordability maupun Repayment Affordability. Hasil analisis konjoin menunjukkan pembiayaan formal dengan taraf subsidi pemerintah dengan nilai U sebesar 0,596 dan pembiayaan informal dengan taraf pinjaman keluarga dengan nilai U sebesar 0,169. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa terdapat 71 kelompok MBR yang menjangkau secara Residual Income Affordability maupun Repayment Affordability dengan preferensi untuk membeli rumah dengan pembiayaan formal dengan taraf subsidi pemerintah dan pembiayaan informal dengan taraf pinjaman keluarga.