Implementasi Kebijakan Pembayaran Pajak Penghasilan Dari Pengalihan Hak Atas Tanah Dan/Atau Bangunan Oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (Studi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Malang)

Main Author: Riyanti, Meita Debi
Format: Thesis NonPeerReviewed
Terbitan: , 2019
Subjects:
Online Access: http://repository.ub.ac.id/178229/
Daftar Isi:
  • Penulis membahas tentang Pelaksanaan Pengenaan Pajak Penghasilan dari Pengalihan Hak Atas Tanah dan bangunan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah disebut pula PPAT, dengan melakukan penelitian di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Malang. Kаrenа di Kota Malang, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kotа Mаlаng terdiri dari Utara dan Selatan, serta PPAT di Kota Malang pun sangatlah banyak. Sehingga dalam melaksanakan kebijakan pengenaan pajak penghasilan ini baik Kantor Pelayanan Pajak maupun PPAT Kota Malang masih memiliki kendala. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetаhui dаn mengаnаlisis Pelaksanaan, hambatan, serta solusi dari Kebijakan Pengenaan Pajak Penghasilan oleh PPAT di Kota Malang. Selanjutnya, tesis ini berjenis Yuridis Empiris, menggunakan metode pendekatan penelitian yuridis sosiologis. Dimana teknik pengumpulan datanya didapatkan dari wawancara dan studi dokumen. Oleh karena itu, pembahasan yang pertama terkait Pelaksanaan Kebijakan Pengenaan Pajak Penghasilan ini belum dapat sepenuhnya dilaksanakan oleh PPAT di Kota Malang. Karena masih terdapat PPAT di Kota Malang yang terlambat bahkan tidak melakukan laporan bulanan, melakukan penandatanganan akta sebelum pajak penghasilan dibayarkan, serta masih belum dapat dilaksanakannya aturan terkait sanksi oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Malang. Selanjutnya, yang kedua terkait faktor yang menjadi hambatan dalam melaksanakan kebijakan pengenaan pajak penghasilan ini ternyata tidak hanya dari segi Pelaksanaannya saja, namun juga dari segi Peraturan Perundang-undangannya. Sedangkan solusinya dengan melihat Peraturan Perundang-undangan yang lebih khusus untuk mendapatkan penjelasan lebih lanjut.