Implementasi Kebijakan Pembangunan Sanitasi Di Kabupaten Probolinggo
| Main Author: | Sandy, Oka Ferry |
|---|---|
| Format: | Thesis NonPeerReviewed Book |
| Bahasa: | eng |
| Terbitan: |
, 2019
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://repository.ub.ac.id/178147/2/Oka%20Ferry%20Sandy.pdf http://repository.ub.ac.id/178147/ |
Daftar Isi:
- Penelitian ini dilatar belakangi oleh kondisi sanitasi khususnya sektor air limbah domestik di Kabupaten Probolinggo yang masih rendah dimana berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi dari Kemenkes per November 2019 manyebutkan capaian sanitasi di Kabupaten Probolinggo masih sebesar 72,1 % sehingga dengan capaian ini menempatkan Kabupaten Probolinggo berada pada peringkat tiga terbawah di Provinsi Jawa Timur. Berdasarkan hal tersebut Pemerintah Kabupaten Probolinggo membuat kebijakan untuk mempercepat pembangunan sanitasi berupa peraturan perundangan sebagai regulasi dalam pembangunan sanitasi yaitu: (1) Peraturan Bupati Kabupaten Probolinggo Nomor 32 tahun 2016 tentang Gerakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat di Kabupaten Probolinggo; (2) Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik. Implementasi merupakan tahap penting yang harus dilakukan setelah sebuah kebijakan dirumuskan. Implementasi kebijakan pembangunan sanitasi di Kabupaten Probolinggo memiliki kompleksitas yang tinggi dengan masalah yang beragam, diketahui terdapat multi aktor dalam implementasi kebijakan pembangunan sanitasi sehingga perlu koordinasi, sinergi dan integrasi yang baik agar tujuan kebijakan dapat tercapai. Setelah Kebijakan pembangunan sanitasi ditetapkan implementasinya belum berjalan secara efektif dan efisien dikarenakan segala syarat dan faktor penentu implementasi kebijakan belum seluruhnya terpenuhi dalam menunjang pelaksanaannya. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan, menganalisis dan mengintepretasikan secara detail tentang: 1) implementasi kebijakan pembangunan sanitasi di Kabupaten Probolinggo; 2) faktor-faktor pendukung dan penghambat yang dihadapi dalam implementasi kebijakan pembangunan sanitasi di Kabupaten Probolinggo. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, observasi fenomena yang terjadi, dan studi dokumentasi. Analisis data yang diperoleh dari penelitian dilakukan menggunakan model analisa data interaktif Miles, Huberman dan Saldana (2014). Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Implementasi kebijakan pembangunan sanitasi di Kabupaten Probolinggo sudah dilengkapi dengan instrument-instrumen regulasi serta pedoman pelaksanaan berupa dokumen-dokumen perencanaan yang memadai. Identifikasi Aktor yang menjadi pelaksana dalam pembangunan adalah 13 Aktor yang terdiri dari aktor internal pemerintah, aktor masyarakat dan aktor swasta. Peneliti berhasil mengidentifikasi Aktor kunci (key players) dalam hal ini yang memiliki kekuatan dan kepentingan tinggi dan harus sepenuhnya dilibatkan dalam setiap pembangunan sanitasi. maka harus dilakukan upaya terbesar untuk membuat “Key Players” ini nyaman baik dari segi komunikasi, kecukupan sumberdaya dan kewenangan Stakeholder dalam kelompok ini harus lebih aktif dilibatkan secara penuh termasuk dalam mengevaluasi strategi baru dalam pencapaian tujuan; 2) Faktor-faktor yang menjadi pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan kebijakan pembangunan sanitasi adalah komunikasi, sumberdaya, disposisi/sikap, struktur birokrasi, lingkungan dan kontrol, yaitu: a. Pada faktor komunikasi dari segi transmisi, kejelasan dan konsistensi menjadi penghambat implementasi; b.Faktor Sumberdaya yang menjadi pendukung adalah wewenang dan fasilitas kemudian yang menjadi penghambat adalah staf, anggaran dan informasi; c.Faktor disposisi/ sikap yaitu pengangkatan birokrasi dan insentif secara bersamaan menjadi penghambat pelaksanaan pembangunan sanitasi; d. Faktor struktur birokrasi dalam hal ini SOP menjadi penghambat, dan Fragmentasi merupakan faktor pendukung; e. Faktor lingkungan yang menjadi pendukung sekaligus penghambat adalah sikap masyarakat terhadap kebijakan, masyarakat dapat mendukung ketika telah memiliki pemahaman dan kesadaran, sedangkan menjadi penghambat ketika mereka masih belum paham tentang kebijakan dan tujuan yang akan dicapai. Faktor lingkungan terkait kondisi sosial ekonomi, kultural dan teknologi menjadi penghambat pelaksanaan pembangunan sanitasi; f. Faktor kontrol atau pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan sanitasi masih lemah sehngga menghambat pencapaian tujuan kebijakan.