Implementasi Program Land Reform Tentang Pembatasan Kepemilikan Tanah Pertanian Untuk Perorangan (Studi Pada Kantor ATR/BPN Kabupaten Malang)
| Main Author: | Igmas, I Putu Adeks Putra |
|---|---|
| Format: | Thesis NonPeerReviewed |
| Terbitan: |
, 2018
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://repository.ub.ac.id/177992/ |
Daftar Isi:
- Pada tesis ini, penulis mengangkat permasalahan tentang implementasi program Landreform tentang pembatasan kepemilikan tanah pertanian untuk perorangan di Kabupaten Malang. Hal tersebut dilatarbelakangi adanya konflik sosial akibat dari pemilikan tanah yang tidak merata yaitu masih adanya kesenjangan sosial dan keberadaan tanah yang tidak bertambah sedangkan kebutuhan manusia akan tanah semakin meningkat seiring populasi penduduk semakin meningkat sehingga kesenjangan sosial antara pemilik tanah (tuan tanah) dan petani penggarap. Rumusan masalah tesis ini adalah bagaimana implementasi program landreform tentang pembatasan kepemilikan tanah pertanian untuk perorangan beserta hambatan dan solusi terhadap impelementasi program landreform tentang pembatasan kepemilikan tanah pertanian untuk perorangan di Kabupaten Malang. Tujuan dalam penelitian tesis ini adalah (1) untuk mendiskripsikan dan menganalisis implementasi Program LandReform tentang pembatasan kepemilikan tanah pertanian untuk perorangan di Kantor ATR/BPN Kabupaten Malang. (2) Untuk mendiskripsikan, menganalisis, dan menemukan hambatan Program LandReformtentang pembatasan kepemilikan tanah pertanian untuk perorangan di Kantor ATR/BPN Kabupaten Malang, dan (3) untuk mendiskripsikan, menganalisis serta menawarkan solusi terhadap hambatan Program LandReform tentang pembatasan kepemilikan tanah pertanian untuk perorangan di Kantor ATR/BPN Kabupaten Malang. Untuk menganalisis permasalahan tesis ini, teori-teori yang akan dijadikan pedoman analisis adalah teori negara kesejahteraan, teori efektivitas dan teori penguasaan dan kepemilikan tanah. Jenis penelitian tesis ini menggunakan metode hukum yuridis normatif dengan pendekatan yuridis sosiologis.. Hasil penelitian tesis ini, penulis menyimpulkan bahwa implementasi program landreform tentang pembatasan kepemilikan tanah pertanian untuk perorangan di Kabupaten Malang bеlum optimal, karena tidak teridentifikasinya tanah, adanya kepentingan dari berbagai pihak dan penyelundupan hukum, sehingga perlu ada sanksi yang tegas dan pasti baik berupa sanksi perdata maupun pidana, khususnya kepada oknum-oknum yang terlibat dalam upaya penyelundupan hukum yaitu pemilik tanah (pembeli sesungguhnya) dan pihak yang memberikan fasiltas pinjam namanya (nominee). Notaris/PPAT maupun PPATS dan Badan Pertanahan Nasional setiap terjadinya peralihan yang dilakukan oleh PPAT/Notaris maupun PPATS (Camat) hendaknya berkordinasi dengan Kantor Pertanahan setempat terkait pengalihan hak atas tanah. Masyarakat hendaknya untuk lebih berperan aktif serta mengawasi peralihan tanah dengan cara melaporkan kepada instansi-instansi terkait apabila terjadi praktek monopoli terhadap tanah pertanian.