Perlindungan Hukum Bagi Notaris Maupun Ppat Dalam Pembuatan Covernote Sebagai Dasar Pencairan Kredit Oleh Bank
| Main Author: | Mamlu‟atuzzahroh, Aam |
|---|---|
| Format: | Thesis NonPeerReviewed |
| Terbitan: |
, 2018
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://repository.ub.ac.id/177809/ |
Daftar Isi:
- Dalam penulisan tesis ini membahas tentang perlindungan hukum bagi notaris maupun PPAT dalam pembuatan covernote sebagai dasar pencairan kredit oleh bank. Tujuan penulisan tesis ini adalah untuk menganalisis perlindungan hukum bagi Notaris maupun PPAT dalam pembuatan covernote sebagai dasar pencairan kredit oleh bank. Dari latar belakang tersebut, perlu diketahui permasalahan, yaitu Jika jaminan hak tanggungan yang telah dikeluarkan covernote-nya oleh notaris maupun PPAT ternyata tidak dapat dilaksanakan pengikatannya karena terdapat kendala dengan instansi lain seperti Badan Pertanahan Nasional (BPN). Biasanya pengurusan pendaftaran hak atas tanah atau proses pembebanan hak tangungan membutuhkan waktu yang relatif panjang di BPN sehingga sertifikat belum terselesaikan, sedangkan pada saat yang bersaman pencairan kredit telah dilakukan oleh bank dengan dibuatkannya coernote, hal ini dapat membawa permasalahan dikemudian hari karena tidak adanya dasar hukum yang mendasari perjanjian maupun dalam pencairan kredit tesebut sehingga perlu adanya perlindungan hukum terhadap notaris maupun PPAT dalam pembuatan covernote. Penelitian tesis ini menggunakan jenis penelitian yuridis normative dan pendekatan digunakan dalam penelitian tesis ini adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Berdasarkan hasil penelitian, dapat di simpulkan memiliki dua perlindungan hukum,yaitu preventif dan represif. secara Secara preventif terdapat pada undang-undang jabatan notaris khususnya pasal 16 ayat (1), sedangkan represif represif terdapat dalam pasal 66 ayat (1) Undang-undang jabatan notaris