Implementasi Kebijakan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 33/Prt/M/2016 Tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur Dalam Pembangunan Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat (SLBM) (Studi di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tulungagung)
| Main Author: | Rachmaddianto, Rizki |
|---|---|
| Format: | Thesis NonPeerReviewed |
| Terbitan: |
, 2018
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://repository.ub.ac.id/177601/ |
Daftar Isi:
- Perkembangan dan pertumbuhan di wilayah perkotaan maupun yang begitu pesat menjadikan munculnya bermacam-macam permasalahan yang sangat kompleks, Salah satu masalah pokok yang sampai saat ini belum tuntas adalah masalah sanitasi perkotaan. Masalah Sanitasi merupakan isu yang krusial dan memerlukan perhatian khusus banyak pihak, bahkan peningkatan akses sanitasi yang layak telah menjadi salah satu agenda tujuan utama pembangunan Sustainable Development Goals (SDGs), sanitasi adalah suatu usaha untuk menciptakan keadaan yang dapat menghindarkan timbulnya gangguan dan penyakit. Salah satu cara sanitasi adalah dengan mengusahakan kebersihan dari segala unsur yang dapat memungkinkan timbulnya gangguan dan penyakit. Bahkan peningkatan akses sanitasi yang layak telah menjadi salah satu agenda prioritas pemerintah dalam penyelenggaraan pembangunan sanitasi. Sehingga perlu adanya upaya pembangunan sarana sanitasi yang layak, yang memenuhi persyaratan kesehatan. Implementasi kebijakan program SLBM merupakan kajian khusus terhadap studi kebijakan publik dengan melihat keberhasilan suatu implementasi kebijakan yang diselenggarakan di Kabupaten Tulungagung. Rumusan masalah dalam penelitian ini: Bagaimana implementasi kebijakan program SLBM di Kabupaten Tulungagung?; Faktor pendukung dan penghambat implementasi kebijakan program SLBM di Kabupaten Tulungagung ? Metode penelitian yang digunakan adalah jenis deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Analisis data yang digunakan adalah analisis model Interaktif dari Miles dan Huberman. Penelitian dilakukan dengan melakukan teknik wawancara terhadap informan disertai dokumen-dokumen yang terkait dengan penelitian. Hasil penelitian Implementasi kebijakan program SLBM di Kabupaten Tulungagung sudah cukup dilaksanakan, dengan kajian teori George C. Edwards III yakni dari aspek komunikasi adanya Petunjuk Teknis DAK Sanitasi sebagai dokumen kebijakan dan juga adanya regulasi dari Permen PUPR telah mendukung implementasi kebijakan, khususnya terkait konsistensi Pemerintah masih belum konsisten dengan adanya pembanguan sanitasi yang menggunakan pendekatan tradisional yaitu pembangunan sanitasi yang bersifat top down, untuk sosialisasi langsung ke masyarakat sosialisasi ini belum menggunakan media yang cukup dan juga kurangnya koordinasi antar stakeholder yang terlibat. Aspek Sumberdaya, menunjukkan dari sisi kualitas dan kuantitas SDM (staff) teknis pelaksana dan sarana prasarana kantor sudah cukup memadai untuk mendukung pelaksanaan program namun untuk pelaksana pemberdayaan masih dirasa kurang memadai. Disposisi sikap dari xii pelaksana kebijakan untuk mewujudkan kebijakan yang di sahkan ditanggapi cukup baik dalam hal pelaksanaan kebijakan, komitmen dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas, wewenang, serta fungsi, sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Struktur Birokrasi, faktor dalam implementasi adalah pada keberadaan Petunjuk Teknis dan fragmentasi dapat dikatakan bahwa dari aspek fleksibelitas Juknis tidak ada permasalahan berarti, artinya Juknis yang ada dan bisa mendukung kegiatan SLBM, namun dari komunikasi antar instansi terkait serta Pokja sanitasi belum terjalin dengan baik dikarenakan adanya egosektoral. Faktor pendukung implementasi kebijakan program SLBM di Kabupaten Tulungagung meliputi: Telah dibentuknya KSM di tingkat masyarakat yang dapat mendukung dan menjadi penghubung antara masyarakat dan Pemerintah, adanya partisipasi masyarakat, konsep SLBM yang berbasis masyarakat. Sedangkan faktor penghambat dari implementasi kebijakan program SLBM di Kabupaten Tulungagung meliputi: Sulitnya membangun kepercayaan masyarakat pada sosialisasi awal program, belum adanya kebijakan yang mengatur Sanitasi dan Strategi sanitasi Kabupaten, partisipasi masyarakat dalam bentuk pembiayaan pemeliharaan masih kurang, hambatan-hambatan teknis operasional.