Perlindungan Hukum bagi Konsumen atas Pencantuman Klausula Eksonerasi oleh Penyedia Jasa Pinjam-Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi di Indonesia
| Main Author: | Rahmawati, Intan Ayu Yulia |
|---|---|
| Format: | Thesis NonPeerReviewed Book |
| Bahasa: | eng |
| Terbitan: |
, 2019
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://repository.ub.ac.id/177584/1/Intan%20Ayu%20Yulia%20Rahmawati%20%282%29.pdf http://repository.ub.ac.id/177584/ |
Daftar Isi:
- Pada tesis ini, penulis meneliti Larangan pencantuman klausula eksonerasi yang diterapkan oleh penyelenggara jasa layanan pinjaman online secara sepihak. Berdasarkan permasalahan tersebut diatas, maka diambil tiga rumusan masalah : (1) Bagaimana pengaturan perlindungan hukum bagi konsumen atas pencantuman klausula eksonerasi oleh penyedia jasa pinjam-meminjam uang berbasis IT pada masa sekarang? (2) Bagaimana kendala yuridis dalam perlindungan hukum bagi konsumen atas pencantuman klausula eksonerasi oleh penyedia jasa pinjam-meminjam uang berbasis IT di Indonesia? (3) Bagaimana perumusan perlindungan hukum bagi konsumen atas pencantuman klausula eksonerasi oleh penyedia jasa pinjam-meminjam uang berbasis IT pada masa selanjutnya? Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif menggunakan Pendekatan Perundang-Undangan, Perbandingan, Konsep, jenis bahan hukum primer dan sekunder, dengan teknik preskriptif analitis, metode pengumpulan bahan hukum dengan Studi Kepustakaan. Hasil penelitian disimpulkan bahwa kendala yuridis dalam pengaturan perlindungan hukum bagi konsumen yang menyangkut klausula eksonerasi yaitu adanya kekaburan makna pada frasa “pengguna” yang termuat dalam Pasal 36 Ayat (2) Huruf a POJK tentang Fintech. Kekaburan makna tersebut dapat mengakibatkan ketidakpastian hukum terhadap hak yang dimiliki dari setiap pengguna baik pemilik dana (investor) maupun peminjam (lender). Perlu adanya pengaturan lebih jelas dalam peraturan perundang-undangan yang baru nantinya untuk memberikan sanksi baik dalam bentuk sanksi administrasi maupun dalam bentuk sanksi pidana yang bertujuan untuk meminimalisir penggunaan klausula eksonerasi yang telah dilarang.