Implementasi Pemungutan dan Penyetoran Pajak Rokok di Kota Malang (Studi pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Malang)
| Main Author: | Prayogie, Ginanjar Agung |
|---|---|
| Format: | Thesis NonPeerReviewed Book |
| Bahasa: | eng |
| Terbitan: |
, 2019
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://repository.ub.ac.id/177110/1/Ginanjar%20Agung%20Prayogie.pdf http://repository.ub.ac.id/177110/2/Ginanjar%20Agung%20Prayogie%20%28ABSTRAK%29.pdf http://repository.ub.ac.id/177110/ |
Daftar Isi:
- Pajak rokok merupakan salah satu jenis pajak daerah yaitu pajak provinsi. Pemungutan pajak rokok mulai diterapkan pada Januari 2014. Maka pada awal tahun 2014, provinsi dapat memungut jenis pajak daerah ini. Dasar pengenaan pajak rokok adalah 10% dari cukai hasil tembakau. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai merupakan instansi yang bertugas melakukan pengawasan dan pelayanan kegiatan cukai. Pengawasan dan pelayanan yang dilakukan berupa pengawasan cukai hasil tembakau dan dalam efisiensinya, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai memungut pajak rokok. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi pemungutan dan penyetoran pajak rokok dan kendala yang dihadapi dalam pemungutan dan penyetoran pajak rokok. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Metode analisis yang digunakan adalah metode analisis data model Miles dan Huberman. Lokasi penelitian adalah Kantor Pengawasan dan pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Malang. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa implementasi pemungutan dan penyetoran pajak rokok yang dilaksanakan oleh Kantor Pengawasan dan pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Malang sudah dilaksanakan sesuai teori Charles O. Jones yaitu organisasi, interpretasi, dan penerapan. Dalam implementasi pemungutan dan penyetoran pajak rokok, masih ditemukan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya.