Kewenangan Kreditor dalam Menjual Obyek Jaminan Berupa Tanah dan Bangunan Letter C Tanpa Melalui Lelang yang Pembebanannya Belum Didaftarkan
| Main Author: | Hidayati, Nuri |
|---|---|
| Format: | Thesis NonPeerReviewed Book |
| Bahasa: | eng |
| Terbitan: |
, 2019
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://repository.ub.ac.id/177048/1/Nuri%20Hidayati%20%282%29.pdf http://repository.ub.ac.id/177048/ |
Daftar Isi:
- Penulisan tesis ini membahas tentang keabsahan perjanjian kredit yang dibuat dengan disertai jaminan berupa tanah dan bangunan bukti kepemilikan Letter C tetapi tidak diikat oleh akta notariil berupa Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT), Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT), dan Sertifikat Hak Tanggungan (SHT), serta membahas perihal tindakan kreditor berwenang atau tidak menjual obyek jaminan tersebut kepada pihak pembeli (Eko Purnomo) yang penjualannya dilakukan secara langsung di bawah tangan tanpa melalui perantara Kantor Lelang (lembaga KPKNL) ataupun titel eksekutorial pada Pengadilan Negeri yang proses pembebanannya belum didaftarkan ke Badan Pertanahan Nasional (BPN). Tujuan penelitian ini untuk menganalisis dan menemukan keabsahan perjanjian kredit yang dibuat dengan obyek jaminan tanah dan bangunan bukti kepemilikan Letter C walaupun tanpa SKMHT, APHT, dan SHT. Serta untuk menganalisis berwenang tidaknya kreditor menjual obyek jaminan yang hanya berupa tanah dan bangunan bukti kepemilikan Letter C secara langsung tanpa melalui lelang yang pembebanannya belum didaftarkan ke Badan Pertanahan Nasional (BPN). Berdasarkan hal tersebut, permasalahan yang dapat diangkat dalam tesis ini diperoleh dari analisis kasus Putusan Pengadilan Negeri Lumajang Nomor.41/ Pdt.G/2015/Pn.Lmj. yaitu : Pertama, Bagaimana keabsahan perjanjian kredit yang dibuat dengan jaminan tanah dan bangunan bukti kepemilikan Letter C tanpa adanya Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT), Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT), dan Sertifikat Hak Tanggungan (SHT)?, dan Kedua, Apakah kewenangan kreditor untuk menjual obyek jaminan berupa tanah dan bangunan bukti kepemilikan Letter C secara langsung tanpa melalui lelang yang pembebanannya belum didaftarkan ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) dapat dibenarkan menurut hukum?. Penelitian tesis ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dan pendekatan yang digunakan ialah pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach) dan pendekatan kasus (case approach). Perihal sumber bahan hukum yang diterapkan dalam tesis ini ialah bahan hukum primer, sekunder dan tersier (non hukum), dengan diikuti metode pengumpulan bahan hukum dan metode analisis bahan hukum. Hasil penelitian dalam tesis ini, disimpulkan : Pertama, bahwa perjanjian kredit yang dibuat ialah sah dan mengikat secara hukum atas dasar kesepakatan yang telah disepakati bersama dengan diikuti adanya penyerahan sejumlah uang dari kreditor kepada debitor sebagai obyek perjanjiannya, hal ini sesuai ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata tentang syarat sahnya perjanjian. Sehingga perjanjian kredit yang telah dilaksanakan merupakan perjanjian prinsipil (pokok) yang tidak dapat dibatalkan atau ditarik kembali oleh kedua belah pihak dan berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Sedangkan untuk tanah dan bangunan bukti kepemilikan Letter C yang dijadikan sebagai jaminan dalam perjanjian kredit tersebut dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum akibat tidak mengindahkan amanat dari Pasal 10 Ayat (3) UUHT, bahwa untuk tanah dengan hak lama seperti Letter C untuk dapat dijadikan sebagai hak tanggungan, maka pembebanannya masih dapat dimungkinkan asalkan pemberiannya dilakukan secara bersamaan dengan proses permohonan pendaftaran hak atas tanahnya ke Badan Pertanahan Nasional (BPN). Sejatinya sebuah jaminan (agunan) hanya sebagai perjanjian ikutan (accessoir) yang lahir dari perjanjian pokok (perjanjian kredit). Kedua, kreditor tidak memiliki kewenangan sebаgаi subyek hukum selаku bаdаn hukum untuk menjual tanah dan bangunan Letter C kepada pihаk pembeli (Eko Purnomo). Perihаl ketidаkberwenаngаn tersebut didаsаrkаn pаdа ketentuаn ketidаkberwenаngаn kreditor untuk bertindаk (hаndeling onbevoegheid). Ketidakberwenangan tersebut dalam konteks menjual tanah dan bangunan Letter C kepunyaan debitor tergolong kategori PMH dalam Pasal 1365 KUHPerdata. Adapun pihak yang berwenang dalam menjuаl tanah dan bangunan Letter C hanyalah pihak debitor sebagai pemilik tanah yang namanya tercantum dalam surat tanah Letter C (merujuk pada ketentuan Instruksi Presiden). Sehingga langkah yang dapat ditempuh kreditor аtаs perjаnjiаn kredit yаng hаnyа berdаsаr pаdа perjаnjiаn utаng piutаng yаng dibuаt secаrа di bаwаh tаngаn tаnpа аdаnyа pengikаtаn аktа notаriil, kreditor dаpаt mengambil langkah melalui proses litigasi (pengadilan negeri) ataupun melakukan upaya berunding secara musyawarah diantara debitor dan kreditor guna memperoleh pelunasan piutangnya.