Daftar Isi: Daya Tawar Pemerintah Indonesia dalam Renegosiasi Penandatanganan Amandemen Kontrak Karya dengan PT Vale Indonesia pada Tahun 2014

Daftar Isi:

Renegosiasi antara Negara dan MNC terjadi pada saat adanya keputusan amandemen Kontrak Karya antar PT Vale Indonesia dengan Pemerintah Indonesia. Berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 memberikan amanat agar melakukan penyesuaian kontrak terhadap seluruh pengusaha bidang pertambangan mineral dan batubara di Indonesia. Secara keselruhan tuntuntan pemerintah Indonesia terdiri dari enam poin yaitu luas wilayah operasional, perpanjangan kontrak, penerimaan negara terkait pajak dan royalty, kewajiban pengolahan dan pemurnian dalam negeri, kewajiban divestasi, kewajiban penggunaan barang dan jasa pertambangan dalam negeri. PT Vale yang merupakan perusahaan nikel terbesar kedua di dunia dan sempat menjadi yang pertama, menjadi perusahaan pertama yang berhasil menandatangani amandemen kontrak karya sesuai dengan amanat undang-undang pada tahun 2014. Setelah melalui proses negosiasi yang cukup panjang. Pada tulisan ini akan dijelaskan mengenai daya tawar pemerintah Indonesia dalam renegosiasi dengan PT Vale. Dengan menggunakan model bargaining power oleh Tarzi, dapat dikatakan bahwa daya tawar pemerintah Indonesia diperkuat oleh regulasi, ketersediaan sumber daya alam dan sumber daya manusia.