Penegakan Hukum Pidana Perusahaan Yang Tidak Memenuhi Kewajibannya Dalam Program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Studi Kasus di Kabupaten Malang)
| Main Author: | Lestariyono, Didik |
|---|---|
| Format: | Thesis NonPeerReviewed |
| Terbitan: |
, 2019
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://repository.ub.ac.id/176055/ |
Daftar Isi:
- Penyelenggaraan program BPJS di Kabupaten Malang belum mampu terlaksana sebagaimana diamanatkan UU BPJS. Terjadi kesenjangan antara das sollen dan das sein. Das sollen (peraturan hukum) dalam Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) jo. Pasal 55 UU BPJS memberikan sanksi pidana kepada perusahaan yang tidak membayarkan iuran BPJS pekerjanya. Namun, das sein (kenyataannya/peristiwa yang terjadi di masyarakat) perusahaan tidak dikenakan sanksi pidana walaupun secara unsur-unsur pidana dalam UU BPJS telah terpenuhi (1.200 perusahaan yang tidak taat bayar BPJS). Permasalahan dalam tesis ini adalah Mengapa perusahaan yang tidak memenuhi kewajibannya dalam program BPJS di Kabupaten Malang tidak dikenakan sanksi pidana dalam UU BPJS? Apa implikasi hukum terhadap perusahaan yang tidak memenuhi kewajibannya dalam program BPJS di Kabupaten Malang? Bagaimana upaya penegakan hukum yang dilakukan aparat penegak hukum terhadap perusahaan yang tidak memenuhi kewajibannya dalam program BPJS di Kabupaten Malang? Untuk menjawab permasalahan tersebut penulisan tesis ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Terdapat 26,68% perusahaan yang sudah menjadi peserta BPJS namun tidak memenuhi kewajibannya sehingga berdampak pada tunggakan iuran BPJS sebesar Rp. Rp. 1.680.084.268,- (satu miliar enam ratus delapan puluh juta delapan puluh empat ribu dua ratus enam puluh delapan rupiah). Tentu, ketidakpatuhan perusahaan terhadap kewajibannya berakibat pada jaminan kesehatan dan jaminan sosial pekerja menjadi terganggu apabila hendak melakukan klaim di BPJS. Sehingga, tindakan-tindakan perusahaan yang tidak memenuhi kewajiban sebagai peserta BPJS menghalangi semangat perwujudan kesejahteraan rakyat melalui sistem jaminan sosial nasional (SJSN) agar memberikan kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hasil dari penulisan tesis ini adalah 1) Faktor yang mempengaruhi penegakan hukum pidana bagi perusahaan yang tidak memenuhi kewajiannya ialah faktor masyarakat dan faktor budaya hukum meliputi tidak disiplinnya perusahaan dalam mengelola keuangan yang seharusnya digunakan sebagai iuran program BPJS pekerjanya. BPJS Kesehatan Kabupaten Malang, BPJS Ketenagakerjaan Kabupaten Malang, Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Malang hanya memberikan sanksi administrative, agar investor tidak takut melakukan kegiatan usahanya di Kabupaten Malang. 2) Implikasi hukum bagi perusahaan yang tidak memenuhi kewajibannya sebagai peserta program ialah dikenakan sanksi administratif. 3) Upaya penegakan hukum yang dilakukan aparat penegak hukum terhadap perusahaan yang tidak memenuhi kewajibannya dalam program BPJS di Kabupaten Malang ialah pengenaan sanksi pidana.