Implementasi Kebijakan Bantuan Untuk Warga Miskin Melalui Pelayanan Terpadu (Studi Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2012 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Kebumen)
| Main Author: | Hidayat, Nur |
|---|---|
| Format: | Thesis NonPeerReviewed |
| Terbitan: |
, 2018
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://repository.ub.ac.id/175809/ |
Daftar Isi:
- Latar belakang penelitian ini adalah Kabupaten Kebumen merupakan kabupaten termiskin kedua di Provinsi Jawa Tengah. Hingga tahun 2016, upaya menurunkan angka kemiskinan secara signifikan melalui mekanisme pelayanan terpadu satu pintu yang diberikan oleh UPTP2K belum mampu mendongkrak persentase penduduk miskin Kabupaten Kebumen secara masif dan lepas dari bayang-bayang kabupaten nomor dua termiskin. Hal itu terlihat dari kecilnya penurunan jumlah penduduk miskin Kabupaten Kebumen yakni 241 ribu jiwa (20,4%) tahun 2015 menjadi 226 jiwa atau 19,86% pada tahun 2016 dari total penduduk Kabupaten Kebumen sebanyak 1,2 juta jiwa. Selain itu, mekanisme pelayanan terpadu untuk warga miskin juga mendapat keluhan masyarakat karena terdapat program bantuan sosial yang tidak bisa diakses. Oleh karena itu, penelitian ini ingin melihat bagaimana implementasi kebijakan Bantuan Untuk Warga Miskin melalui pelayanan terpadu yang didasari pada Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2012 tentang percepatan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Kebumen. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis implementasi kebijakan bantuan untuk warga miskin melalui pelayanan terpadu di Kabupaten Kebumen. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Fokus penelitian ini menggunakan model proses implementasi kebijakan Grindle (1980) serta untuk menganalisis data dengan analisis data interaktif oleh Miles, Huberman, dan Saldana yang terdiri dari kondensasi data, penyajian data dan konklusi. Sejauh ini hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan bantuan untuk warga miskin melalui pelayanan terpadu di Kabupaten Kebumen tidak berjalan optimal. Strategi untuk mengurangi beban warga miskin serta strategi sinergi program penanggulangan kemiskinan yang dijadikan acuan implementasi kebijakan masih terkendala beberapa hal. Pertama, masih adanya instansi yang lebih mementingkan egosektoral dalam pelayanan, Kedua, kedudukan pembuat program belum mampu memaksimalkan perannya, Ketiga, pelaksana program kesulitan dalam memberikan informasi tentang bantuan sosial, Keempat, sumber daya yang minim, serta Kelima, tingkat kepatuhan dan responsivitas pelaksana terhadap pelayanan yang masih kurang.