Implementasi Program Bantuan Premi Asuransi Nelayan Di Kabupaten Buton Selatan, Provinsi Selawesi Tenggara
| Main Author: | Syarif, La Ode Yusran |
|---|---|
| Format: | Thesis NonPeerReviewed |
| Terbitan: |
, 2018
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://repository.ub.ac.id/175366/ |
Daftar Isi:
- Adapun yang menjadi latar belakang penelitian ini adalah kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan No. 18 Tahun 2016 tentang Jaminan Perlindungan Atas Risiko Kepada Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam terjabarkan dalam sebuah program berupa Bantuan Premi Asuransi Nelayan yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, dan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia, salah satunya Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Buton Selatan yang juga merupakan objek dari penelitian ini. Program Bantuan Premi Asuransi Nelayan ialah suatu program untuk melindungi nelayan kecil dan tradisional. Penulisan Tesis dengan judul “Implementasi Program Bantuan Premi Asuransi Nelayan di Kabupaten Buton Selatan” merupakan sebuah studi dengan menelaah dan mengkaji khusus terhadap pelaksanaan program Bantuan Premi Asuransi Nelayan yang dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Buton Selatan. Tujuan penelitian ini adalah: a) Untuk mendeskripsikan dan menganalisis Implementasi Program Bantuan PremiAsuransi Nelayan di Kabupaten Buton Selatan; b) Untuk mendeskripsikan dan menganalisis proses klaim asuransi oleh penerima manfaat program Bantuan Premi Asuransi Nelayan di Kabupaten Buton Selatan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode peneltian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Berdasarkan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi dan studi dokumen serta menggunakan analisa data kualitatif model interaktif (Miles, Huberman dan Saldana, 2014), diperoleh hasil temuan di lapangan yang menunjukkan bahwa pelaksanaan program belum berjalan dengan baik, terdapat beberapa faktor, diantaranya Sosialisasi yang dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Buton Selatan belum maksimal, kemudian keterbatasan sumberdaya staf maupun anggaran, dan belum dilakukannya pemutahiran data kenelayanan sehingga dalam proses validasi data banyak calon penerima manfaat yang telah mendaftarkan diri namun tidak bisa diusulkan untuk menerima program ini.