Implementing of Presidential Instruction About Vocational Revitalization in Order to Increase the Quality of Human Resources in East Java Province (Case Study Presidential Instruction Number 9 year 2016 in Vocational High 4 School Malang and Regional Development Planning Agency of East Java)

Main Author: Setyawan, Bayu Pradana
Format: Thesis NonPeerReviewed
Terbitan: , 2019
Subjects:
Online Access: http://repository.ub.ac.id/175100/
Daftar Isi:
  • Instruksi Presiden Nomor 9 tahun 2016 adalah sebuah program baru yang dilaksanakan di semua wilayah terutama di Jawa Timur. Menteri Pendidikan dan kebudayaan secara eksplisit menginstruksikan untuk menyempurnakan dan menyelaraskan kurikulum sekolah kejuruan yang sesuai dengan kebutuhan kompetensi pengguna Pascasarjana (link dan pertandingan). "Link" dan "cocok" menunjukkan bahwa lulusan memiliki wawasan atau sikap kompetitif, seperti etika kerja, prestasi motivasi, penguasaan, daya saing, memahami arti uang dan sikap tabungan. Berdasarkan latar belakang, dirumuskan masalah berikut 1. Bagaimana pelaksanaan instruksi Presiden No. 9 tahun 2016 di Propinsi Jawa Timur khususnya di tingkat SMK? 2. apa saja faktor yang menghambat dan mendukung kualitas SDM di Provinsi Jawa Timur khususnya di tingkat SMK. Peneliti menggunakan metode deskriptif-kualitatif. Jenis penelitian adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian untuk menggambarkan atau menjelaskan informasi tentang topik penelitian. Pendekatan kualitatif adalah pendekatan yang merupakan pengukuran yang sangat subjektif, sehingga sulit untuk debat kepastian. Dalam penelitian ini, proses pengumpulan data dilakukan dalam tiga cara, yaitu: observasi, Interview, dan Dokumentasi. Berdasarkan hasil dari instruksi Presiden Nomor 9 sudah berjalan dengan peningkatan lanjutan yang ada di lembaga dan instansi. Membuat peta jalan pengembangan SMK sesuai arahan Presiden. Membuat pelatihan di BLK dan DUDI juga mendorong BUMN untuk menyerap lulusan SMK dengan kompetensi yang dibutuhkan oleh SMK. Dalam SMKN 4 Malang yang telah menjalankan kebijakan ini sangat baik dengan memperhatikan beberapa aspek yang dibutuhkan dalam hal sumber daya hingga agen pelaksana. Kebijakan yang mendukung komitmen di Kementerian dan lembaga. Keinginan untuk menjalankan kebijakan ini adalah untuk membuat Kementerian dan lembaga yang bersedia untuk mengubah atau menambah program yang ada dalam buku perencanaan. Untuk SMKN 4 Malang, faktor pendukung yang sangat vital adalah sumber daya dan fasilitas yang siap menerima keberadaan kebijakan ini.