Consent Decree Sebagai Salah Satu Cara Dalam Upaya Penegakan Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia ( Perbandingan dengan Negara Amerika Serikat)
| Main Author: | Imaddudin, Muhammad Fadil |
|---|---|
| Format: | Thesis NonPeerReviewed |
| Terbitan: |
, 2019
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://repository.ub.ac.id/174900/ |
Daftar Isi:
- Pada penelitian ini, penulis mengangkat mengenai permasalahan tatacara penanganan perkara oleh KPPU dengan judul consent decree sebagai salah satu cara dalam upaya penegakan hukum persaingan usaha di Indonesia. Permasalahan ini dilatarbelakangi dengan hambatan-hambatan yang dihadapi KPPU dalam penanganan perkara persaingan usaha. Di Amerika penanganan kasus persaingan usaha memiliki alternatif penyelesaian perkara diluar persidangan yang bernama consent decree. Metode consent decree ini dapat digunakan oleh KPPU untuk mengatasi permasalahan dalam penangaan perkara persaingan usaha. Saat ini KPPU memiliki alternatif penyelesaian perkara diluar persidangan mirip dengan consen decree namun terdapat perbedaan dalam penggunaannya. Berdasarkan hal tersebut rumusan masalah dalam skripsi ini adalah apa yang menjadi urgensi pengaturan consent decree di Indonesia? dan bagaimana perbedaan tata cara penanganan perkara persaingan usaha di Amerika dengan Indonesia dalam penggunaan consent decree? Untuk menjawab permasalahan diatas, jenis penilitain yang digunakan penulis adalah penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan pendekatan perbandingan. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui melalui studi kepustakaan dan media internet. Bahan hukum yang telah diperoleh, dianalisis dengan teknik analisis interpretasi sistematikal dan gramatikal yaitu mendiskripsikan bahan-bahan dengan cara mengkonstruksikan hukum dan argumentasi, yang selanjutnya dilakukan penilaian berdasarkan pada asalan-alasan yang bersifat penalaran hukum, yakni dengan mengemukakan doktrin dan asas-asas yang ada terkait permasalahan. Berdasarkan pembahasan maka diperoleh hasil bahwa consent decree di Amerika telah menjadi instrument penting penegakan hukum persaingan usaha. Metode consent decree dapat digunakan KPPU membantu dalam mengatasi permasalahan penegakan persaingan usaha. Saat ini KPPU mengatur penyelesaian perkara diluar persidangan melalui Perubahan Perilaku yang memiliki metode yang mirip dengan consent decree, namun terdapat beberapa perbedaan. Dari perbedaan tersebut aturan mengenai Perubahan Perilaku masih memiliki beberapa kekurangan yang harus diperhatikan dalam penggunaannya.