Analisis Konvergensi Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jawa Barat Tahun 2007-2016
| Main Author: | Aulia, Muhammad Gyda |
|---|---|
| Format: | Thesis NonPeerReviewed |
| Terbitan: |
, 2019
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://repository.ub.ac.id/174770/ |
Daftar Isi:
- Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui karakteristik pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Barat pada tahun 2007-2016. Konvergensi dan divergensi pertumbuhan ekonomi merupakan isu ekonomi regional. Konsep konvergensi terjadi jika daerah dengan ekonomi tertinggal cenderung tumbuh lebih cepat daripada daerah dengan ekonomi maju sedangkan divergensi terjadi sebaliknya. Jawa Barat merupakan provinsi dengan kontribusi ekonomi terbesar ketiga di Indonesia dan dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi namun memiliki ketimpangan pembangunan antar kabupaten/kota yang tinggi juga dengan rata-rata Indeks Wiliamson sebesar 0,71. Berdasarkan konsep Kurva Kuznet U terbalik, keadaan Jawa Barat yang demikian berada pada fase penurunanan ketimpangan pembangunan ekonomi. Oleh karena itu diperlukan perencanaan pertumbuhan ekonomi tinggi dengan ketimpangan yang rendah melalui percepatan konvergensi dengan mengetahui tingkat konvergensi pertumbuhan ekonomi dan faktor –faktor percepatan konvergensi pertumbuhan ekonomi Jawa Barat. Penelitian ini menggunakan data panel dari 26 kabupaten/kota di Jawa Barat antara tahun 2007- 2016. Hasil estimasi menunjukkan bahwa karakteristik pertumbuhan ekonomi Jawa Barat bersifat konvergen pada tingkat yang rendah sehingga perlu adanya peningkatan percepatan konvergensi yang dapat ditempuh melalui 4 (empat) kebijakan perekonomian, yaitu: (i) peningkatan produksi sektor pertanian sebagai konsumsi rumah tangga dan bahan baku sektor industri agar terjadi peningkatan value added, (ii) pemerataan sektor perdagangan serta memperluas pusat-pusat perdagangan terutama pada daerah tertinggal, (iii) ditingkatkannya anggaran bidang kesehatan di daerah-daerah tertinggal dan (iv) peningkatan efektivitas struktur belanja pemerintah terutama pada pengeluaran pemerintah bidang pendidikan.