Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 25/ Puuxiv/ 2016 Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Bagi Kebijakan Direksi BUMD Yang Mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara
| Main Author: | Izzatullah, Rifqi |
|---|---|
| Format: | Thesis NonPeerReviewed |
| Terbitan: |
, 2019
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://repository.ub.ac.id/174637/ |
Daftar Isi:
- Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa implikasi dari putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 25/ PUU-XIV/2016 yang telah berdampak pada pergeseran delik Pasal 3 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Secara spesifik penelitian ini juga menganalisa perubahan paradigma pertanggungjawaban pidana bagi Direksi BUMD yang dalam kebijakanya mengakibatkan kerugian keuangan Negara.. Berdasarkan hal tersebut, skripsi ini mengangkat rumusan masalah: Bagaimana Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 25/ PUU-XIV/2016 Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Bagi Kebijakan Direksi BUMD Yang Mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara . Adapunjenispenelitian yang digunakan penulis adalah jenis penelitian hukum normatif dengan menggunakanpendekatanpendekatan kasus (case approach dan) perundang-undangan(statuteapproach).Peneliti menggunakan Penafsiran Sistematis dan Penafsiran Gramatikal. Berdasarkan hasil penelitian ini, maka dapat dilihat perubahan paradigma pertanggungjawaban pidana korupsi Direksi BUMD yang dalam kebijakanya mengakibatkan kerugian keuangan Negara.