Implementasi Pasal 67 Ayat (2) Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Mengenai Izin Kegiatan Bantuan Bagi Korban Bencana (Studi di Dinas Sosial Kota Malang)
| Main Author: | Herkusumaningrum, Labella Nadya |
|---|---|
| Format: | Thesis NonPeerReviewed |
| Terbitan: |
, 2019
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://repository.ub.ac.id/174344/ |
Daftar Isi:
- Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan implementasi pasal 67 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Penggulangan Bencana mengenai izin kegiatan bantuan bagi korban bencana (Studi di Dinas Sosial Kota Malang). Pilihan tema tersebut dilatarbelakangi karena kegiatan bantuan bagi korban bencana di wilayah Kota Malang dengan cara pengumpulan uang atau barang yang dilakukan oleh masyarakat, organisasi kemasyarakatan, maupun lembaga usaha tidak mempunyai izin edar resmi dari Dinas Sosial Kota Malang. Padahal hal tersebut seharusnya dilakukan mengingat didalam pasal 67 ayat (2) mengharuskan setiap kegiatan pengumpulan uang atau barang untuk korban bencana harus mendapatkan izin dari Pemerintah Daerah yang dalam hal ini adalah Dinas Sosial Kota Malang. Berdasarkan hal tersebut diatas, penelitian ini mengangkat rumusan masalah: (1) bagaimana implementasi pasal 67 ayat (2) Perda Kota Malang No 1 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana mengenai bantuan bagi korban bencana? (2) apa saja hambatan serta solusi dalam pasal 67 ayat (2) Perda Kota Malang No 1 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana mengenai bantuan bagi korban bencana? Untuk menjawab permasalahan diatas, penelitian yuridis empiris ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Jenis dan Sumber data penelitian ini yaitu data primer yang diperoleh melalui wawancara langsung dengan narasumber yaitu pihak Dinas Sosial Kota Malang bidang Pemberdayaan dan Penanganan Fakir Miskin dan penyebaran kuesioner kepada masyarakat yang menyumbangkan uang atau barangnya dan komunitas-komunitas di beberapa sudut Kota Malang dan data sekunder yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, dokumen resmi, buku-buku dan internet. Data yang telah diperoleh dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu dengan mengumpulkan data yang diperoleh dari penelitian kemudian dianalisis guna menjawab masalah hukum yang telah dirumuskan. Dari hasil penelitian dengan metode diatas, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada bahwa implementasi pasal 67 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Penggulangan Bencana mengenai izin kegiatan bantuan bagi korban bencana belum terimplementasi dengan baik. Hal ini disebabkan karena kurangnya sosialisasi atau penyuluhan yang dilakukan oleh pihak Dinsos sehingga masyarakat maupun komunitas yang melakukan kegiatan pengumpulan uang atau barang bagi korban bencana tetap melakukan kegiatan tersebut secara terus menerus tanpa memiliki izin selama ada bencana yang terjadi di Indonesia khususnya Kota Malang.