Fungsi Community Protector Dalam Pengawasan dan Penindakan Atas Penyelundupan Narkotika, Psikotropika dan Prekursor (NPP) (Studi Pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Juanda)
Main Author: | Sembiring, Putri Noviani Hartati |
---|---|
Format: | Thesis NonPeerReviewed |
Terbitan: |
, 2019
|
Subjects: | |
Online Access: |
http://repository.ub.ac.id/173969/ |
Daftar Isi:
- Surabaya merupakan salah satu kota besar yang memiliki bandar udara terpadat kedua di Indonesia. Seiring dengan padatnya arus lalu-lintas penumpang di Bandar Udara Internasional Juanda Surabaya menyebabkan semakin banyak aktivitas-aktivitas penyelundupan maupun kriminalitas serupa yang terjadi di wilayah kerja KPPBC Tipe Madya Pabean Juanda. Oleh karena itu kebijakan pengawasan lalu-lintas barang menjadi sangat krusial untuk menjadi dasar utama dalam mengatasi penyelundupan barang yang dibawa oleh penumpang, khususnya barang-barang yang tergolong lartas seperti narkotika, psikotropika dan prekursor. Implementasi pengawasan lalu-lintas barang yang dilakukan oleh KPPBC Tipe Madya Pabean Juanda berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan. Melalui pengawasan dan pelaporan hasil pengawasan kepada pusat secara rutin dan berkala, sehingga sebagai pengawas kepabeanan akan tahu secara riil bagaimana situasi dan kondisi yang ada di lapangan. Aparatur yang terlibat dalam pengawasan antara lain Kepala Kantor Kepabeanan, Polri, Kejaksaan/Pengadilan, dan pihak-pihak lain yang terkait. Akan tetapi aparat yang paling berperan penting dalam pengimplementasian kebijakan ini adalah aparatur bea dan cukai itu sendiri, karena kesiapan, profesionalisme, dan peran dari struktur organisasi sangat mempengaruhi efektifitas dan kecepatan organisasi dalam menyikapi suatu permasalahan tertentu. Terdapat berbagai faktor yang mempengaruhi implementasi pengawasan dan penindakan yang dilakukan oleh KPPBC Tipe Madya Pabean Juanda. Hasil analisis menemukan bahwa kemajuan sistem dan teknologi informasi memiliki peran yang sangat penting didukung dengan kebijakan dan sarana prasarana yang memadai. Hal ini dikarenakan perkembangan pelaku kejahatan narkotika, psikotropika dan prekursor semakin lama semakin beragam, sehingga implementasi kebijakan serta pengawasan dan penindakan tidak akan semudah membalik telapak tangan. Oleh karena itu diperlulan adanya persiapan yang mumpuni atas SDM baik secara pengetahuan, kemampuan, serta moral melalui serangkaian pendidikan dan pelatihan, menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada sehingga dapat beroperasi dengan maksimal dan dapat melakukan koordinasi antar pihak-pihak terkait. Keyword: Implementation, Policy.