The Implementation of good governance principles in government on education planning East Java province (Case study BAPPEDA East Java province)
| Main Author: | Ardhiaty N, Amanda |
|---|---|
| Format: | Thesis NonPeerReviewed |
| Terbitan: |
, 2019
|
| Subjects: | |
| Online Access: |
http://repository.ub.ac.id/173946/ |
Daftar Isi:
- Prinsip tata kelola yang baik adalah pedoman penting untuk kinerja pemerintah, penerapan prinsip tata kelola yang baik telah menjadi harapan dari publik kepada pemerintah untuk membuat layanan publik lebih baik. Kinerja pemerintah di Indonesia dalam pendidikan masih perlu ditingkatkan, sehingga prinsip Tata Kelola yang Baik juga diterapkan pada perencanaan pendidikan, Salah satu perencanaan regional lembaga pemerintah di bidang pembangunan daerah adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) sebagai pedoman untuk pemerintah. Kunci utama untuk menyukseskan prinsip tata pemerintahan yang baik dalam kinerja pemerintah adalah memahami prinsip-prinsip di dalamnya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan dan menganalisis pelaksanaan tata pemerintahan yang baik di Provinsi Jawa Timur pada perencanaan pendidikan dan juga untuk menjelaskan dan menganalisis hambatan kinerja pemerintah di BAPPEDA. Jenis penelitian ini menggunakan jenis pendekatan kualitatif deskriptif. Informan penelitian ini meliputi 5 narasumber dengan dua fokus penelitian yaitu (1) Penerapan prinsip tata kelola yang baik dalam kinerja pemerintah dalam perencanaan pendidikan (2) Hambatan pemerintah dalam BAPPEDA. Metode analisis data penelitian ini mengikuti model Miles, Huberman dan Saldana. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan prinsip Good Governance dalam kinerja pemerintah pada perencanaan pendidikan oleh BAPPEDA, telah memenuhi prinsip Keadilan, Transparansi dan Peraturan Hukum, tetapi pada prinsip Partisipasi dan Akuntabilitas perlu ditingkatkan. Beberapa faktor pendukung dan penghambat dalam menerapkan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik BAPPEDA masih kurangnya partisipasi dalam pemerintah kota dan kabupaten untuk menghadiri pertemuan penting.